KBR68H :: Laporan Utama

Pil Pahit dari Helsinki

2005-01-31T16:32:00.000-08:00

Warga Aceh kini harus kembali menelan pil pahit. Perundingan antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia kembali menemui kegagalan. Harapan akan damai yang diharapkan dapat menyelimuti kembali bumi Serambi Mekah seolah kembali dalam khayalan. Laporan disusun Sutami.

***

"Mereka itu terlalu ego dengan nafsunya masing-masing. Tidak menggunakan akal sehat. Maka, saya harap kedua belah pihak memperhatikan suara masyarakat yang sudah lelah dengan segala kekerasan dan konflik itu," begitu kata tokoh Aceh, yang juga bekas anggota MPR, Ghazali Abbas Adan, beberapa hari lalu sebelum pertemuan informal antara delegasi pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, di Helsinki, Finlandia.

Itulah penilaian yang disampaikan bekas anggota MPR asal Aceh Ghazali Abbas Adan mengenai sebab seringnya pemerintah dan gerakan aceh merdeka, GAM gagal mencapai kata sepakat di meja perundingan. Sayangnya, kegagalan dalam mencapai kata sepakat itu, kini kembali terulang. Tak ada kata sepakat yang dihasilkan dalam perundingan yang dilangsungkan ditengah dinginnya kota Helsinki, Finlandia, kecuali sepakat untuk melanjutkan perundingan dalam waktu dekat.

Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga merupakan salah satu anggota juru runding Indonesia, Sofyan Djalil mengungkapkan sebenarnya dalam perundingan tersebut GAM sempat menawarkan gencatan senjata selama dua hingga tiga tahun. Namun pemerintah menolak usulan itu, dengan alasan pemerintah menginginkan penyelesaian konflik secara keseluruhan dan permanen. Selain itu usulan yang diajukan GAM dinilai hanya akan menguntungkan posisi GAM di bumi Serambi Mekah.

"Mereka mengatakan, mengapa kita tidak menciptakan penghentian konflik 2-3 tahun? Baru kita lihat bagaimana menangani Aceh? Kami mengatakan, pemerintah Indonesia datang kesini justru ingin menghentikan konflik," kata Sofyan Djalil kepada 68H. "Anda lihat, pemerintah mengirim dua menteri yang diawasi seorang menteri koordinator, ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah ingin menghentikan konflik di Aceh. Tapi yang diinginkan pemerintah adalah penyelesaian secara menyeluruh dan permanen. Kalau yang mereka tawarkan selama 2-3 tahun, itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi pemerintah tidak tertarik," sambung Djalil.

Selanjutnya Sofyan Djalil mengaku pertemuan lanjutan dengan GAM akan digelar dengan skema Undang-Undang Otonomi Khusus. Walau petinggi GAM belum sepakat skema tersebut, namun Sofyan mengatakan mediator perundingan dari Finlandia sudah sepakat dengan skema lanjutan itu.

Sementara itu Associated Press memberitakan, Gerakan Aceh Merdeka bersedia untuk tidak lagi menuntut kemerdekaan dari Indonesia dengan syarat pemerintah Indonesia bersedia memberikan kesempatan warga Aceh melaksanakan Referendum dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun mendatang.

Kegagalan dalam perundingan antara pemerintah dengan GAM memang menimbulkan kekecewaan di hati warga Aceh. Amru Alba, warga Lhokseumawe, Aceh Utara misalnya, menilai kegagalan perundingan yang berakhir kemarin berarti menambah panjang masa rakyat Aceh hidup dalam suasana ketakutan. Pemerintah dan GAM seharusnya lebih memikirkan nasib rakyat Aceh yang terus menerus menderita akibat konflik bersenjata. Ditambah lagi kehancuran aceh akibat bencana tsunami bulan lalu.

"Kita sebenarnya menginginkan Aceh damai. Warga Aceh menginginkan tidak ada perang lagi. Soal siapa yang mengendalikan Aceh, apakah pemerintah Indonesia atau bukan, itu bukan soal kami. Yang sangat tidak diinginkan adalah perang yang terus berlanjut," kata Amru.

Ia meminta, pemerintah Indonesia dan GAM mempunyai kesepakatan untuk meredam peperangan dahulu. "Kalau sama-sama pada pendiriannya, agak sulit juga. Seharusnya mereka memikirkan kepentingan rakyat Aceh, dan bukan kepentingan pribadi," tambahnya.

Senada dengan Amru, supriyadi yang juga tinggal di Lhokseumawe, Aceh Utara menyesalkan gagalnya perundingan. Namun gagalnya mencapai kata sepakat, bagi pria yang akrab di sapa dengan Adi ini, bukan berarti pemerintah dan GAM bisa menghiraukan rakyat Aceh. Dua pihak ini menurutnya harus memikirkan pembangunan kembali Aceh yang kini telah porak poranda di hantam air bah.

"Yang belum mereka pikirkan, adalah bagaimana membangun Aceh ke depan. Pemerintah dan GAM harus memikirkan masalah itu, bagaimana memikirkan nasib warga Aceh yang kini terpuruk. Masih banyak warga Aceh yang belum bisa kembali ke rumahnya, karena memang tidak punya tempat tinggal? Bagaimana mencari keluarga yang hilang?" kata Adi.

Kekecewaan juga muncul dari bekas anggota MPR asal Aceh, Ghazali Abas Adan. Baik GAM maupun pemerintah menurut Ghazali, terlalu keras mempertahankan ambisi mereka masing-masing. Namun, harapan yang digantungkan terhadap perundingan berikutnya, menurut Ghazali harus tetap dipupuk. Penyelesaian lewat meja perundingan memang membutuhkan waktu yang lama dan kesabaran yang cukup besar. Namun perundingan menurut Ghazali merupakan penyelesaian terbaik bagi rakyat Aceh dibandingkan dengan konflik bersenjata.

"Namanya perundingan kan 'alot. Apalagi masalah Aceh sudah lama berlangsung. Sudah banyak korban, dan macam-macam pengorbanan lainnya. Karena itu, para perunding harus sabar. Memang melelahkan, pikiran dan juga dana. Tapi tidak melelahkan bagi rakyat. Beda dengan perang, yang bisa jatuh korban banyak. Kalau dialog, memang prosesnya lama, tapi kemungkinan tidak jatuh korban," kata Ghazali Abbas. Ia meminta kedua pihak yang berunding tidak lagi ngotot dengan keinginan pribadi atau bersikap arogansi yang bisa menyengsarakan rakyat. "Kalau arogan, justru menyengsarakan rakyat. Rakyat tak lagi percaya pada kedua pihak," lanjut Ghazali Abbas.

Berunding memang tidak mudah, butuh waktu, kesabaran dan kebesaran hati untuk melepas ego masing-masing. Warga aceh pun punya kesabaran yang cukup besar untuk mengikuti jalannya perundingan, mengharap damai dapat menyapa kembali di tanah rencong yang kini tengah di rudung duka.

Tim Liputan 68H Jakarta

Dicari, Manajer Handal Untuk Memimpin PAN

2005-01-31T15:00:00.000-08:00

Umurnya hampir 7 tahun. Layaknya partai politik lainnya, Partai Amanat Nasional (PAN) juga punya persoalan besar dalam hal regenerasi kepemimpinan setelah pengunduran diri Amien Rais. Sosok Amien yang kharismatis dan punya banyak pengikut fanatik, dinilai gagal menyebarkan ajaran PAN yang inklusif. Kaderisasi tak berjalan mulus, sementara pemimpin baru harus segera dipilih, guna mewujudkan PAN yang lebih terbuka dan demokratis. Bagaimana suara PAN menghendaki pemimpinnya dan siapa saja yang namanya dijagokan? Laporan disusun Sri Kusmiati.

***

Memasuki tahun ke-tujuh partai berlambang matahari terbit mulai menghadapi tantangan baru. Pasca pernyataan mundur Ketua Umum PAN Amien Rais, dari jabatannya, 19 Desember 2004, partai ini mulai kehilangan figur utamanya yang dikenal sebagai tokoh reformis. Dengan alasan demi kelancaran regenerasi kepemimpinan agar partai menjadi terbuka dan lebih demokratis, Amien berharap agar Kongres PAN II pada April mendatang di Semarang, Jawa Tengah, bisa memunculkan tokoh-tokoh muda yang lebih bersemangat.

Harapan Amien itu rupanya gayung bersambut. Papan catur persaingan kandidat penggantinya mulai ramai diisi para pemain. Sejumlah nama baik dari kalangan agamawan, tokoh masyarakat, pengusaha hingga menteri mulai mencuat ke permukaan. Sejumlah nama itu adalah Din Syamsuddin, Fuad Bawazir, Hatta Radjasa, Sutrisno Bachir, Didik J. Rachbini, Farhan Hamid, AM Fatwa dan Afni Achmad.

Ketua Panitia Kongres kedua PAN, Hakam Nadja menyatakan, meski hingga kini belum ada pendaftaran resmi dari sejumlah Dewan Perwakilan Daerah(DPD) soal calon kandidat Ketua umum PAN, para kandidat tersebut sudah mulai turun ke lapangan. Mereka mulai mengkampanyekan agenda masing-masing. Daerah-daerah yang memiliki jumlah peserta paling banyak seperti di Pulau Jawa, akan menjadi wilayah yang paling diperebutkan oleh para kandidat itu.

"Saat ini masih sangat cair. Masing-masing kandidat masih saling mengukur. Biasanya yang diperebutkan itu daerah yang mempunyai jumlah peserta paling besar; Jawa Barat 25 peserta, Jawa Tengah 35 peserta, Jawa Timur 38 peserta. Dari perkembangan di lapangan, para kandidat baru sounding, masih wait and see," kata Hakam Nadja.

Lihat saja langkah yang mulai dibangun oleh bekas Menteri Keuangan Fuad Bawazier. Dalam dalam diskusi publik bertajuk Strategi Politik Kebangsaan Muhammadiyah di Jakarta, ia optimistis dapat menggantikan Amien Rais sebagai pucuk pimpinan. Ia bahkan berjanji akan membawa PAN masuk tiga besar dalam pemilihan umum 2009. Kesiapannya untuk terus maju di Kongres PAN, dia ungkapkan dengan pengakuan bahwa dia telah mengantongi sejumlah dukungan dari semua pihak, sesuai dengan ideologi PAN sebagai partai terbuka.

Berbeda dengan Fuad, Didik berjanji membenahi sistem organisasi partai ke arah yang lebih profesional. Menurut dia, Hal ini dapat tercapai dengan memberikan wewenang lebih besar kepada para pengurus daerah.

Sementara anggota DPR, Ahmad Farhan Hamid lebih suka mengganti istilah kampanye dengan tukar pikiran. Sejauh ini dia telah mengunjungi sejumlah daerah dan wilayah guna menyebarkan idenya untuk meng-go public-kan PAN lewat kader-kadernya.

"Ke depan, dengan meningkatkan kerja dari kader partai, memperkenalkan partai lebih luas pada publik, dan menjadikan mereka sebagai tauladan di daerah masing-masing, saya berharap partai ini mendapat dukungan dari masyarakat," kata Farhan Hamid.

Kalau Fuad, Didik dan Farhan cukup optimistis dengan pencalonan mereka, tidak begitu halnya dengan deklarator PAN AM Fatwa. Ia mengaku merasa malu hati untuk maju karena Ketua Umum PAN Amien Rais sendiri telah menganjurkan adanya regenerasi.

Sementara Dien Syamsudin malah bersikap elegan. Tokoh Muhammadiyah yang cukup mendapat angin segar, karena mendapat dukungan dari hampir seluruh DPW yang hadir pada pertemuan pra-Kongres di Surabaya, Jawa Timur, 13 Januari lalu, beralasan dia masih berkonsentrasi pada jalur dakwah dan agama di Pengurus Pusat Muhammadiyah.

Namun nampaknya sikap Dien itu tidak terlalu dipusingkan oleh para pendukungnya di Jawa Timur. Sikap itu justru jadi nilai plus bagi mereka. Ketua DPD PAN Jawa Timur, Sulthon Amin, keburu percaya dan menaruh harapan besar terhadap figur Din Syamsudin. Ia dinilai mampu menjembatani partai secara lintas agama dan bisa diterima semua lapisan.

"Figur semacam Dien ini yang dibutuhkan, untuk mengkomunikasikan partai ini dengan bahasa agama, bahasa lintas agama, bahasa kultural. Figur Dien bisa diterima dimana-mana. Figur ini bisa menggantikan figur sekaliber Amien Rais. Meskipun, keduanya punya kelebihan masing-masing," kata Sulthon Amin.

Melihat geliatnya persaingan para kandidat ketua umum PAN tersebut, Pakar politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai partai ini tengah mengalami kesulitan mencari sosok pemimpin baru guna menggantikan Amien Rais. Pasalnya, kaum intelektual yang identik dengan partai ini, enggan berpolitik. Oleh sebab itu, proses kaderisasi yang berjalan tidak maksimal. Para kader maupun tokoh-tokoh yang sangat ambisius menduduki jabatan Ketua pun dinilainya tidak cukup punya kekuatan guna mengimbangi pamor Amien Rais sebagai pemimpin partai.

"Fuad Bawazier itu terlalu kental warna Orde Baru. Reputasinya dalam politik saya kira tidak begitu hebat untuk menjadi pemimpin. Apalagi pemimpin partai intelektual seperti PAN. PAN akan mengalami kemunduran di bawah Fuad Bawazier, dan banyak orang akan keluar dari PAN kalau dipimpin dia. Sementara, Dien Syamsuddin, mungkin akan lebih dipercaya banyak orang sebagai pemimpin PAN. Tapi dia seorang peragu juga. Kalau Didiek Rachbini, mungkin lebih tepat, lebih loyal, lebih penuh. Tapi, dia belum lama di PAN, sehingga kiprahnya menjalankan roda PAN belum bisa menunjukkan pertanda-pertanda bagus," begitu amatan Arbi Sanit.

Guna bertahan dan mengembangkan diri sebgai partai politik yang cukup besar, Arbi berpesan agar PAN sebagai partai kaum intelektual, mengembangkan diri sebagai partai kader. Pasalnya, mereka tidak bisa mengandalkan loyalitas massa secara total, atau suara kaum Muhammadiyah yang dinilai Arbi terlalu kecil, guna memenangkan politik secara nasional.

Tim Liputan 68H Jakarta

"Bisnis Militer, BUMN 'Kan Saja..."

2005-01-26T09:11:00.000-08:00

Bisnis militer ibarat gurita berkaki seribu. Beragam perusahaan dan jenis usaha yang berbentuk yayasan berlindung di dalamnya. Bisnis ini tersebar baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Selain dituding tidak profesional, sejumlah kalangan juga mengkritik tertutupnya pengelolaan usaha itu. Menjawab tudingan itu, Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI berencana membuat induk usaha untuk menyatukan seluruh unit usaha yang ada. Laporan disusun Taufik Wijaya.

***

BISNIS tentara, bukan hal yang baru. Selain urusan keamanan, Tentara juga melek bisnis. Sebut saja beberapa yayasan seperti Yayasan Kartika Eka Paksi dan Dharma Putra Kostrad yang dikelola TNI Angkatan Darat. Belum lagi yayasan lain yang dikelola angkatan lain seperti Yayasan Bhumyamca yang dikelola Angkatan laut. Sementara, Angkatan Udara terkenal dengan Yayasan Adi Upaya–nya. Beberapa yayasan itu memayungi ratusan perusahaan yang bergerak dari sektor hilir hingga hulu; dari urusan beras sampai pesawat.

Maraknya bisnis tentara itu kini mendapat kritikan. Ketertutupan pengelolaan, menjadi salah satu celanya. Departemen Pertahanan pun langsung bersikap. Departemen ini kini bersama Mabes TNI berencana menggabungkan seluruh unit usaha ke dalam sebuah induk usaha atau Holding Company. Menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, rencana itu masih dibahas dalam kelompok kerja (Pokja) Dephan Mabes TNI.

Menanggapi rencana itu, Menteri Negara BUMN, Sugiharto mengatakan penggabungan bisnis TNI itu baru tahap sosialisasi. Menurut dia, dari aspek hukum, sejumlah Yayasan dan koperasi yang dikelola TNI dimungkinkan digabung menjadi induk usaha atau BUMN.

"Ya, belum tentu bisa. Harus ada catatannya. Saya tidak mengatakan 'bisa'. Saya melihat, aspek hukumnya seperti apa. Saya belum menginventarisasi aset, apakah PT, yayasan, atau induk koperasi, saya belum mapping. Jadi, saya sedang minta Menteri Pertahanan, apa saja yang disebut bisnis unit tentara," kata Sugiharto.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Syafrie Sjamsudin saat dihubungi 68H mengatakan, Ia belum tahu detail rencana itu. Syafrie hanya berujar, pokja masih menggodok rencana yang paling lambat diterapkan tahun 2009 mendatang itu.

Bagaimana tanggapan DPR soal ini? Anggota Komisi I DPR, Abdillah Toha mengatakan, Ia tidak mempermasalahkan bentuk pengelolaan usaha milik TNI, apakah akan disatukan dalam satu induk usaha atau berbentuk BUMN. Menurut dia, yang terpenting adalah aset usaha TNI di serahkan kepada pemerintah.

"Jadi, bukan holding company atau BUMN. Holding company itu kan bentuk saja. Jadi, bisa saja berupa unit-unit usaha yang berdiri sendiri, atau dikelompokkan dalam holding company. Yang jadi pertanyaan, apakah holding company itu BUMN atau tidak? Tapi seharusnya memang holding company itu milik pemerintah," kata Abdillah Toha.

Toha meminta, pemerintah dan TNI perlu mendata jumlah yayasan dan koperasi yang ada.

Senada dengan Toha, Aktivis lembaga anti korupsi ICW, Danang Widyoko mengatakan, sangat sulit memperkirakan jumlah aset yang dimiliki yayasan-yayasan yang dikelola tentara. Karena bisnis ini tidak tembus oleh audit publik, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kalaupun BPK mengaudit anggaran Dephan, termasuk di dalamnya anggaran TNI, tidak menyentuh sampai anggaran sampingan militer atau nonbudgeter.

Danang menilai tidak ada perubahan penting dari rencana itu. Menurut dia, tentara doiloarang menerima dana dari luar pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Jika itu terjadi, maka TNI menyalahi Undang-Undang pertahanan. Menurut Danang kegiatan usaha yang dikelola korps baju hijau sebaiknya berbentuk BUMN.

"Harusnya, rekomendasi kita itu, itu dijadikan BUMN, yaitu unit usaha pemerintah. Prinsipnya, apa pun itu bentuknya, semua dana pembiayaan negara itu harus ditanggung negara. Karena tentara itu alat negara, sehingga pembiayaan itu harus dari negara, tidak boleh dari sumber lain. Seharusnya memang dijadikan BUMN, supaya apa, dananya masuk ke APBN," kata Danang Widoyoko.

Danang menegaskan, perlu ada pemisahan yang tegas antara aset negara dengan unit usaha yang dikelola TNI. Sebab bisnis militer bukan sekadar bisnis yang dikelola oleh seorang jendral atau perorangan tetapi juga milik negara. Selain itu dana yang dikelola sejumlah unit usaha milik TNI harus dimasukkan dalam APBN.

Tim Liputan 68H Jakarta

"Nol Kecil" Untuk Gizi

2005-01-26T08:47:00.000-08:00

Dalam enam bulan terakhir, 5000-an anak balita atau anak di bawah usia lima tahun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tercatat kurang gizi. Sedangkan, di provinsi Jawa Timur sebanyak 38 ribu anak-anak kurang gizi. Menyambut Hari Gizi dan Makanan yang jatuh setiap 25 Januari, berikut laporan mengenai peranan pemerintah dan kendala yang dihadapinya dlm mengurangi jumlah anak bergizi buruk di Indonesia. Disusun Monique Rijkers.

***

Enam bulan terakhir ini, 5000-an anak balita atau anak di bawah lima tahun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tercatat kurang gizi. Sementara di provinsi Jawa Timur, dari 3,6 juta balita, sebanyak 38 ribu juga menunjukkan gejala yang sama. Jika kita menghitung di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, jumlah penderita jelas akan berkali lipat dari sekedar angka di Jawa Timur maupun sebuah kabupaten di Jawa Barat.

Pemerintah menyebutkan secara Indonesia menghadapi empat masalah gizi utama, yaitu kurang energi protein (KEP), anemia zat besi, kekurangan yodium, dan kurang vitamin A. Satu persatu mulai diusahakan untuk dipenuhi oleh pemerintah. Menurut Kepala Sub Direktorat Gizi Mikro Departemen Kesehatan Soenarko, hampir 50% balita Indonesia menderita anemia. Jumlah yang sama, hampir 50% balita Indonesia kekurangan vitamin A. Sedangkan untuk yodium, sekitar 11% wilayah di Indonesia endemik yodium atau menderita kekurangan yodium sangat parah. Soenarko menyatakan pemerintah pusat sudah mengambil langkah-langkah guna mengurangi anak-anak kurang gizi.

"Kita tentunya melakukan prevensi atau pencegahan. Seperti, bulan Februari ini, kita ada distribusi kapsul vitamin A secara gratis untuk anak balita. Kita berikan juga tablet zat besi untuk masalah anemia pada ibu hamil, yang berbahaya bila kekurangan zat besi. Dan untuk GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium) kita berikan pada daerah yang endemik berat. Untuk daerah yang tidak berat endemik, kita promosikan garam beryodium," kata Soenarko.

Sebuah cerita mengenaskan pernah terjadi di tahun 2002 di Padang, Sumatera Barat saat tiga penderita busung lapar meninggal dunia dan ribuan anak balita lainnya menderita kekurangan gizi dengan sangat parah. Angka internasional menyebutkan kelaparan dan kekurangan gizi telah menewaskan lebih dari lima juta anak-anak di seluruh dunia tiap tahunnya dan merugikan negara sedang berkembang hingga miliaran dolar Amerika karena hilangnya produktivitas. Menurut laporan badan PBB Urusan Pangan (FAO) hingga tahun 2015 mendatang di targetkan anak-anak penderita kurang gizi akan berkurang hingga 50%. Bagaimana dengan Indonesia?

Implementasi langkah-langkah itu, menurut Soenarko, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk urusan pendanaan. Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, misalnya pemerintah setempat menerapkan pemberian bantuan makanan tambahan selama tiga bulan bagi anak-anak sekolah dengan status gizi buruk. Setiap anak diberi jatah 5000 rupiah perhari. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Azwar Hijar program ini melibatkan dinas pendidikan disana.

"Kita sudah punya standar. Saya tidak begitu paham, apa saja yang diberikan, karena itu masalah teknis di lapangan. Jadi kita serahkan saja pada petugas gizi. Dulu, kita berikan secara seragam; ada susu, telor. Malah ada yang tidak suka susu, ada yang tidak suka telor, jadi kita serahkan saja pada Puskesmas, apa maunya anak itu asal nilai gizinya tidak kurang," kata Azwar Hijar.

Bukan itu saja, Azwar Hijar menambahkan penyuluhan gizi juga dilakukan bagi anak-anak balita. Dana pun tersedia untuk setiap posyandu sebesar 50 ribu rupiah saban bulannya yang akan diberikan selama setahun.

Setiap 25 Januari, di Indonesia dicatat sebagai Hari Gizi dan Makanan. Masalah kekurangan gizi pada anak-anak telah menahun dan setiap tahun langkah yang ditempuh bisa dikatakan hampir sama yaitu penyuluhan dan pemberian makanan tambahan di sekolah-sekolah. Ahli gizi FG Winarno berpendapat langkah tersebut bakal sia-sia jika hanya dilakukan sementara.

"Untuk intervensi gizi pada makanan, harus dilakukan secara berkelanjutan. Dan ini, relatif mahal biayanya, apalagi kalau produknya harus dengan cara membeli. Misalnya susu, ini baik sekali tapi jangan putus di jalan. Kasihan sekali, kalau anak-anak kebagian susu terus selanjutnya tidak bisa beli. Tapi untuk intervensi vitamin A, menurut saya penting sekali," ujar Winarno.

Penuturan Winarno bukan tanpa bukti. Kita bisa melihat program makanan tambahan di Solok – Sumatera Barat, yang hanya berlangsung selama tiga bulan. Sementara pemberian vitamin A gratis hanya sekali setahun. Bisa jadi, ketiadaan solusi yang menyeluruh yang menyebabkan jumlah anak-anak kekurangan gizi terus menerus ada, meski tidak melulu bertambah. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari pun berjanji perbaikan gizi ini masuk dalam program 100 harinya sebagai Menteri Kesehatan.

Jika merujuk ketentuan yang ada, tanggung jawab pemenuhan gizi tak cuma berada di pundak pemerintah. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan para orang tua bertanggung jawab dan wajib memberikan hak tumbuh kembang bagi anak-anaknya, termasuk pemenuhan gizi. Persoalanya, tak semua orang tua mampu melakukannya. Faktor kemiskinan sering menjadi kendala utama orang tua memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya.

Pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998 Amartya Sen mengatakan masalah kelaparan dan kekurangan gizi lebih banyak merupakan masalah ekonomi politik ketimbang masalah klinis biologis. Maksudnya, seringkali ketimpangan ekonomi menjadi penyebab balita kurang gizi daripada kurangnya bahan makanan.

Itu mengingatkan dengan apa yang terjadi di Aceh sekarang ini. Ada banyak bantuan pangan untuk anak korban tsunami. Namun itu belum memenuhi standar gizi sebagaimana mestinya.

Seorang bocah korban bencana tsunami di pengungsian Meulaboh. Mirzad Sutra, 12 tahun mengaku setiap hari hanya makan nasi dan mie instan, atau nasi dan ikan asin. Pagi hari ia memang mengaku mendapat susu satu kotak kecil---seukuran gelas. Selebihnya, tidak ada makanan lain. Reporter 68H di Meulaboh, Fariansyah melaporkan, dari 200 orang yang sakit setiap harinya, 30% merupakan anak-anak.

Sebuah catatan menyebutkan, dalam sepuluh tahun terakhir, kondisi gizi anak Indonesia tidak beranjak membaik. Peringkat Human Development Index atau Index Pembangunan Manusia Indonesia masih berada di urutan 112 dari 175 negara. Kenyataan yang menyedihkan, bagi anak Indonesia dan negeri ini. Nol besar, atau nol kecil, tetap saja nol.

Monique Rijkers, Fariansyah - 68H

Kusta, Bukan Kutukan

2005-01-26T08:29:00.000-08:00

Banyak orang bilang Kusta adalah sebuah penyakit akibat sebuah kutukan. Rasa rendah diri dan diskriminasi dari orang lain sering kali dialami penderita kusta dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir bulan Januari ini, upaya pemerintah menanggulangi penyakit ini mulai terdengar lagi Salah satu upaya negara dengan jumlah penderita kusta terbesar di dunia ini adalah menata ulang pandangan masyarakat terhadap penderita kusta. Laporan disusun Nanda Hidayat.

***

Tanggal 25 Januari, selalu diperingati sebagai Hari Kusta atau Lepra Sedunia. Hari Kusta Sedunia, ada juga yang memperingati setiap tanggal 30 Januari.

Sejarah penyakit Kusta, menjadi catatan penting, ketika pada 25 Januari 1873, seorang dokter asal Norwegia, Armuer Hansen berhasil menemukan mikroba penyebab penyakit lepra, yang diberi nama Mycobacterium leprae. Penyakit lepra kemudian disebut juga sebagai Penyakit Hansen atau Hansen Disease. Penyakit ini telah muncul sejak ratusan tahun sebelumnya, namun baru pada tahun 1873 ditemukan penyebabnya. Penemuan mikroba ini membuat proses pengobatan penyakit lepra mengalami kemajuan. Obat terbaru yang dianggap sebagai kemajuan besar dalam sejarah lepra adalah MDT (multidrug therapy) yang diproduksi tahun 1982 oleh WHO. Obat itu menunjukkan keberhasilan signifikan di berbagai daerah endemik lepra di dunia.

***

Memasuki tahun 2005, jumlah penderita kusta di Indonesia sudah melampaui angka 200 ribu. Mereka tersebar di sejumlah daerah, khususnya di Jawa Timur, Sulawesi dan Papua. Berbagai macam upaya pengobatan telah dilakukan pemerintah. Banyak yang berhasil, walau pemerintah harus terbentur pada satu masalah: pemulihan citra diri bekas penderita kusta.

"Sulit menghilangkan stigma bahwa penyakit kusta sulit menular di dalam masyarakat, itu membutuhkan waktu yang lama. Padahal sekarang sudah ada obatnya dan tidak sulit menular. Program penyembuhan terus diintensifkan dan kebanyakan orang takut bukan kustanya tapi cacat yang disebabkan kusta," kata Koordinator Yayasan Kusta Indonesia, Diana Liben.

Salah kaprah! Mungkin demikian yang terjadi dalam pandangan masyarakat terhadap penderita kusta. Diana mengatakan banyak bekas penderita kusta mengeluh. Mereka bilang banyak orang---seakan menjadi dokter ahli kusta---dengan memandang miring mereka, walau dokter ahli yang sebenarnya telah memutuskan mereka sembuh total. Akhirnya, mereka, para bekas penderita kusta itu jatuh pada penderitaan selanjutnya, yaitu diskriminasi dan tekanan hidup dari sesama. Memang mereka menderita cacat fisik akibat kusta itu, tapi mereka tetap manusia yang punya harga asasi.

Inilah yang kini tengah coba ditangani pemerintah, seperti dituturkan Direktur Pemberantasan Penyakit Menular Departemen Kesehatan Haikin Rachmat.

"Makanya sistem sosialisasi kita lakukan kepada masyarakat luas dan juga keluarga. Penyakit ini menimbulkan rasa malu dan rendah diri, bahkan sebagian besar pasien yang meningal itu bukan karena penyakit kustanya, melainkan dari tekanan psikologis yang sangat kuat," kata Haikin Rachmat.

Selanjutnya, Haikin Rachmat mengatakan pemerintah akan menekan jumlah pengidap kusta hingga 2008 nanti. Salah satu cara menekan jumlah, adalah mengetahui jumlah mereka secara tepat. Ini susahnya, karena kebanyakan keluarga Indonesia malu memberitahu keberadaan anggota keluarga mereka yang menderita kusta. Karena itu, perintah tegas pun turun dari pusat ke jajaran di daerah. Satu tugas mereka adalah mendata secara tepat para penderita kusta hingga pelosok daerah.

Pemulihan rasa malu dan rendah diri dari para bekas penderita kusta seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, selain upaya penyembuhan. Untuk itu, sepertinya kita bisa mengatakan pemerintah kurang memperhatikan upaya pemulihan bekas penderita kusta. Departemen Sosial pun mengakui minimnya jumlah tempat rehabilitasi bekas penderita kusta di Indonesia. Walau posisi terbesar di dunia disandang Indonesia, namun negeri ini hanya memiliki satu tempat rehabilitasi. Namun Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial Robinson Saragih berkelit, saat ini pemerintah menilai cukup dengan adanya tempat rehabilitasi di sejumlah rumah sakit dan yayasan.

"Ada dua jenis didalam dan luar panti, dalam hanya ada di Maluku Utara. Kesulitannya, masyarakat berpandangan bekas penderita kusta masih membawa penyakitnya. Padahal itu sudah sudah menular. Belum semua masyarakat umum yang mau menerima," kata Robinson Saragih.

Sosialisasi gejala dan penyembuhan penyakit kusta sepertinya menjadi salah satu bahan program penanganan penyakit ini secara menyeluruh. Masyarakat harus disadarkan sebenarnya penyakit kusta bukan kutukan dan bisa disembuhkan. Asalkan dilaporkan sedini mungkin ke pusat layanan kesehatan terdekat. Seorang dokter rumah sakit Sumberglagah, Mojokerto, Jawa Timur, Nanang Koeshardjo.

"Kita terus proaktif kelapangan dengan menyebarkan informasi, selain itu kita juga harus tau gejala awalnya, seperti bintik putih tanpa rasa apapun jika ditusuk, terutama ditangan dan kaki," ujar Nanang Koeshardjo.

Menurut dokter Nanang, kusta dapat diobati hanya dengan waktu enam bulan hingga satu tahun. Setelah itu, si penderita akan sembuh total, walau ada kemungkinan menderita cacat. Jadi, tunggu apalagi masyarakat Indonesia! Sudah saatnya kini masyarakat di sekitar bekas penderita kusta tinggal menjadi pusat rehabilitasi massal. Mendukung penyembuhan mereka dan memperlakukan mereka selayaknya seorang manusia.

Nanda Hidayat - 68H Jakarta

Akal-Akalan Pemerintah Pusat Menjelang Pilkada

2005-01-24T08:08:00.001-08:00

Kalau tak ada aral melintang, bulan Juni nanti kita akan mulai menggelar pemilihan kepala daerah atau Pilkada secara langsung untuk memilih gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia. Sayangnya, mesti waktu sudah mepet. Aturan main Pilkada yang semestinya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Desember lalu, hingga pekan ini belum juga turun. Padahal dari PP inilah yang menjadi aturan pelaksanaan Pilkada. Alih alih menerbitkan PP, pemerintah secara sepihak berencana mempercepat persiapan Pilkada. Laporan disusun Zaky Amrullah.

***

Pemerintah berencana mempercepat waktu persiapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada dari enam bulan menjadi tiga bulan. Keputusan itu terungkap usai Rapat Terbatas tentang Pilkada di Istana negara Jum”at kemarin.

"Jadi begini, ya. Makin lama kerawananya makin tambah. Sekarang misalnya, penelitian calon masak harus tujuh hari? Padahal didaerah kan sulit mencari 3 pasang calon saja. Kenapa harus berlama-lama? Makin cepet makin kan efisien toh?," kata Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma’ruf, soal alasan percepatan persiapan pelaksanan Pilkada.

Sedianya menurut aturan Undang Undang no 32 tahun 2004, tentang Pilkada, waktu untuk persiapan Pilkada adalah 6 bulan, dihitung sejak masa jabatan kepala daerah bersangkutan berakhir. Tapi istana punya pandangan berbeda. Presiden Susilo bambang Yudhoyono meminta Departemen Dalam Negeri selaku penyelenggara Pilkada mempercepat masa persiapan itu hanya dalam 3 bulan saja.

Permintaan itu, sepertinya bakal disanggupi oleh Depdagri. Asumsinya dengan memangkas waktu untuk beberapa tahapan Pilkada seperti, tahapan untuk pendaftaran pemilih. Dalam hitung hitungan Mendagri, proses pendaftaran pemilih tidak akan memerlukan waktu lama karena beberapa keperluan pendaftaran seperti data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan atau P4B dan beberapa keperluan logistik sudah tersedia sejak pemilu lalu.

Data Depdagri menunjukan Pilkada langsung untuk memilih Gubernur, Bupati dan walikota Nantinya bakal digelar di 256 daerah. Antara lain Di Sumatera 79, Pulau jawa sebanyak 43, Kalimantan 21, Sulawesi 32, Bali dan Nusa Tenggara berjumlah 19. dari jumlah itu Pilkada untuk memilih Gubernur akan digelar sebelas kali yaitu 5 kali di Sumatera, 2 Gubernur di Sulawesi 1 gubernur Papua dan 1 gubernur irian jaya barat

"Melalui kombinasi P4B dengan data administrasi Depdagri, diharapkan data pemilih pada akhir Februari sudah bisa didistribusikan ke daerah-daerah," lanjut Ma'ruf.

Optimisme Mendagri diamini oleh bawahannya. Dirjen Otonomi Daerah Progo Nurdjaman mengatakan, salah satu pilihan untuk merealisasikan percepatan itu adalah memperpendek waktu untuk verifikasi calon pemilih.

"Potensi kerawanan juga menjadi kekhawatiran, kalau waktunya terlalu lama. Seakan-akan kerjaannya kok pemilu terus. Kita akan kaji, apa bisa prosesnya dipercepat, mulai dari pendaftaran," kata Progo Nurdjaman.

***

Tapi, rencana mempercepat persiapan Pilkada ini kontan merisaukan sejumlah KPU daerah selaku penyelenggara Pilkada. Bagi KPU Papua rencana percepatan itu sangat membebani mereka. Sekretaris KPU Papua Sangaji mengatakan, waktu tiga bulan sangat pendek untuk menyiapkan keperluan Pilkada di Papua, mengingat beratnya medan dan kondisi geografis daerah itu yang sulit dijangkau karena minimnya sarana transportasi.

"Dengan kondisi geografis dan luasnya wilayah (Papua), kalau tiga bulan itu memang rasanya berat sekali, distribusi logistik dan pengadana keperluan Pilkda itu sendiri seperti formulir, administrsai dan distribusi. Kalau di pulau Jawa kan semua daerah terjangkau, tapi di Papaua ini semua serba pesawat, pak," kata Sangaji.

Sangaji mengungkapkan, selain memilih gubernur, pilkada di Papua juga akan diselenggarakan untuk memilih bupati di 10 daerah pemekaran dan 4 kabupaten kota

Senada dengan sikap KPUD Papua, anggota KPUD Jawa Timur Didik Prasetyono, bahkan menuding rencana percepatan ini, merupakan akal-akalan pemerintah saja untuk memenuhi tenggat waktu persiapan yang sampai sekarang gagal dipenuhi pemerintah. Menurut Didik Prasetyono, masa persiapan penyelenggaraan Pilkada dikorbankan untuk menutup belang pemerintah yang terlambat menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pilkada. Padahal peraturan ini, merupakan pedoman teknis untuk penyelenggaraan Pilkada.

"Saya rasa, ini hanya akal-akalan untuk mensiasati aturan saja. Enam bulan itu mulai Januari hingga Juni, tapi sekarang terbukti PP belum turun juga. Jadi saat PP nanti turun kemudian waktu sosialisasi dan sebagainya maka 3 bulan nanti PP yang dikeluarakan pemerintah agar tetap jatuh di bulan Juni, agar tidak melanggar UU karena UU mensyaratkan 6 bulan," tandas Didik Prasetyono.

Didik sangsi, waktu tiga bulan akan cukup untuk menyelenggarakan Pilkada, mengingat banyaknya persolan yang belum selesai, antara lain masalah anggaran. Untuk itu jika pemerintah tetap ngotot meringkas masa persiapan Pilkada, Didik meminta pemerintah terlebih dahulu menjamin penyediaan dana yang diperlukan. Ini dimaksudkan, agar saat pelaksanaan Pilkada nanti KPUD bisa berkonsentrasi dan tidak direpotkan lagi dengan masalah dana.

***

Pendapat Didik, dibenarkan Pengamat Politik Otonomi Daerah, dari IIP, Djohermansyah Johan. Bekas staf ahli Menteri Dalam Negeri ini mengatakan, percepatan masa persipan Pilkada itu, merupakan cara pemerintah untuk tetap menyelenggarakan Pilkada sesuai jadwal bulan Juni mendatang. Percepatan ini buah dari lambatnya penerbitan PP tentang Pilkada. Menyangkut penyebab alotnya penerbitan PP ini, Djohernmansyah memperkirakan karena banyaknya kepentingan yang harus diakomodir pemerintah.

"Soalnya adalah, sampai minggu ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pilkada yang merupakan aturan rinci Pilkada belum juga turun. Oleh karena itu, agar tidak mengganggu jadwal Juni adalah dengan meringkas tahapan pilkada. Apakah pembahasan RPP alot? Sepertinya iya, karena banyak kepentingan yang harus diakomodir dari KPU, daerah dan pusat. Ada hal-hal lain, yang tidak diatur di undang undang diatur di RPP," kata Djohermansyah Djohan.

Djohermansyah menolak menyimpulkan, aturan ini sengaja dibuat untuk kepentingan pemerintah. Yang pasti, menurut Djohermansyah, percepatan masa persiapan Pilkada ini akan menguntungkan kandidat yang saat ini tengah menjabat sebagai kepala daerah. Sebaliknya mepetnya waktu persiapan, menyulitkan para kandidat pendatang baru dalam berkampanye.

Lepas dari pihak manapun yang akan diuntungkan dengan aturan ini, seharusnya pemerintah berkonsultasi dahulu sebelum memutuskan sesuatu. Toh setidaknya masih tersisa satu pekan lagi untuk merumuskan kembali rencana itu.

Tim Liputan 68H Jakarta

Akal-Akalan Pemerintah Pusat Menjelang Pilkada

2005-01-24T08:08:00.000-08:00

Cukai Palsu Yang Mengancam Bangkrut...

2005-01-22T13:09:00.000-08:00

Kota Kudus, Jawa Tengah terkenal dengan industri rokok sejak ratusan tahun lalu. Namun industri yang telah menghidupi kota ini selama beberapa generasi, terancam bangkrut. Sebabnya, banyak perusahaan rokok yang tidak berijin. Bahkan sebagian besar perusahaan rokok itu menggunakan pita cukai palsu yang merugikan negara. Laporan disusun Reporter Radio R2B Rembang, Musyafa.

***

Menyusuri Kota Kudus, Jawa Tengah tentu kita tidak akan lupa dengan bau khas sepanjang perjalanan. Bau tembakau bercampur cengkih menjadi ciri utama kota di sebelah timur ibu kota provinsi Jawa Tengah, Semarang. Kota ini memang terkenal dengan industri rokoknya sejak ratusan tahun lalu. Namun kelangsungannya terancam oleh merebaknya pabrik rokok tidak berijin yang tersebar di berbagai penjuru kota kretek tersebut. Kondisi itu diperparah oleh peredaran pita cukai rokok palsu dan jual beli pita cukai secara ilegal.

Salah seorang pengurus Persatuan Perusahaan Rokok Kudus PPRK Afif Maskuri menuturkan umumnya rokok tak resmi tanpa dilengkapi dengan pita cukai sesuai dengan ketentuan pemerintah. Banyak pula yang menggunakan pita cukai palsu. Rokok-rokok tersebut kini telah menyebar ke berbagai kota terutama di kota-kota tetangga seperti Jepara, Pati dan Rembang. Diperkirakan pangsa pasarnya makin luas lantaran harganya yang sangat murah. Dia membandingkan dengan harga rokok dari perusahaan yang telah berijin.

"Perusahaan kena-kena 40 persen. Lha kalau rokok kecil kan tanpa bandrol. Itu berarti mematikan perusahaan yang resmi. Dampak akhirnya 'kan ada pemalsuan bandrol, penjualan bandrol gelap. Dari perusahaan yang tidak berproduksi, dia beli bandrol dijual ke perusahaan yang notabene, kelasnya kelas kecil," tutur Afif Maskuri.

Ketua museum kretek ini menambahkan masih bertahannya perusahaan-perusahaan rokok besar di Kudus tidak lepas dari pertimbangan kemanusiaan

"Makanya, kita semua 'kan berdoa, mudah-mudahan para pengusaha (rokok) di Kudus bertahan, untuk memproduksi rokoknya. Sekarang, mereka sudah pusing dengan adanya peraturan gini-gitu…. Pengusaha itu mau bertahan karena mereka melihat nasib pekerjanna sendiri… (Karyawannya) ya banyak, ada 100 ribuan orang," tambah Afif.

Seorang pengusaha rokok di Desa Prambatan Kidul yang keberatan disebut namanya, merasakan dari bulan ke bulan omzet penjualan rokok yang dikelolanya menurun tajam. Pada tahun 2003 lalu dia bisa menjual rokok hingga 500 BAL perbulan, namun kini anjlok hanya 100 BAL saja per bulan. Meski demikian Ia berharap agar aturan baru yang ditetapkan pemerintah tahun ini, yakni nama perusahaan rokok akan dicantumkan dalam pita cukai, dapat menekan jumlah usaha rokok tidak resmi serta mengurangi angka penyimpangan jual beli pita cukai.

"Bersaingnya itu ketat sekali, kalau dengan peraturan baru ini semuanya akan berjalan dengan baik," kata pengusaha itu.

Maraknya pabrik rokok tak berijin bukan hanya berdampak kepada para pengusaha bungkusan tembakau saja. Tetapi juga kepada para buruh. Aktivis buruh rokok di Kudus, Nurhartoyo, bahkan meminta pihak bea dan cukai serius menangani hal ini.

"Kalau memang ada rokok yang palsu tentu lebih laku mereka karena mereka bisa jual rokok dengan harga murah tanpa bayar pajak…, semuanya bisa dijual dengan semurah mungkin dengan kualitas sebagus mungkin," ujar Nurhartoyo.

Kontribusi pita cukai rokok di Kudus memang tidak main-main. Angkanya bisa mencapai 18 miliar per hari. Inilah yang membuat Kejaksaan Negeri Kudus segera melimpahkan lima berkas tersangka pemalsu pita cukai rokok dari kepolisian setempat. Kepala Subsidi Dana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus, Sukarman.

"Sekarang baru tahap satu, penyerahan berkas… Nanti jaksa yang meneliti berkas ada tidaknya petunjuk… Sekarang, lagi dipelajari dulu," kata Sukarman.

Sukarman menambahkan saat ini juga ada 5 tersangka lain yang belum selesai pemberkasannya. Mereka dapat diancam hukuman 5 tahun penjara. Tentunya ini bukan upaya kecil untuk menyelamatkan industri rokok di Kota Kudus.

Dari Kudus, Jawa Tengah, Mushafa, Radio R2B Rembang

Menantang Hujan Tanpa Payung...

2005-01-22T06:48:00.000-08:00

Sejumlah daerah di Indonesia di awal tahun ini terendam banjir. Mulai dari Aceh, Sumatera selatan, hingga Brebes Jawa Tengah. Ironisnya, kebanyakan pemerintah daerah baru menyikapinya setelah banjir terjadi. Padahal bencana sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Laporan disusun Budhi Kurniawan.

***

Banjir tahun ini bukan cuma melanda Jakarta. Meski tak separah banjir pada tahun-tahun sebelumnya, banjir kali ini merata terjadi di berbagai daerah di Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di Indramayu, Jawa Barat misalnya, banjir menyebabkan sekitar 20 ribu hektar areal persawahan padi di Kecamatan Krangkeng, Kedokan Bunder, dan Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, mesti menunda masa tanam padi hingga tiga bulan.

Namun ironisnya kesigapan pemerintah daerah setempat menghadapi musibah yang hampir menahun ini masih terbatas pada penanganan pasca terjadinya banjir. Kesigapan gubernur maupun pemerintah kota masih terbatas pada penyaluran bantuan bagi korban yang mengungsi. Seperi dilaporkan. reporter Radio LCBS Palembang Sulaiman DJ.

"Kalau Pemerintah Provinsi, sangat tanggap dalam masalah korban banjir. Gubernur sudah berulang kali berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di sana, gubernur langsung memberikan bantuan berupa mie instan, dan juga beberapa ton beras kepada lima kabupaten yang dilanda musibah banjir. Termasuk juga tenda-tenda dan juga tim para medis sudah turun," lapor Sulaiman DJ.

Padahal mestinya penanganan banjir yang terjadi dari tahun ke tahun juga menyertakan antipasi terjadinya banjir tahun mendatang. Selain itu dengan penanganan yang betul, mestinya kerusakan yang timbul tidak akan terlalu parah, dan tidak akan daerah yang sampai terisolir sehingga tak mendapat bentuan. Seperti yang diceritakan Sulaiman tentang kondisi di Sumatra Selatan beberapa hari lalu. Dengan total kerugian mencapai 15 Milyar Rupiah, Sulaiman merinci kerugian yang dialami wilayah tersebut akibat banjir.

"Banjir merendam 19 kecematan dan 99 kecamatan (di Sumatra Selatan). Penduduk yang mengungsi hampir 18 ribu jiwa, dan (termasuk) 2.800 lebih kepala keluarga. Gedung sekolah yang terendam banjir 35 buah dan rumah yang terandam banjir hingga 2 meter itu 13.800 lebih," lanjut Sulaiman DJ dari Radio LCBS Palembang.

***

Di Brebes, Jawa Tengah, banjir menyebabkan ratusan hektar areal tambak di Dukuh Karangmangu gagal panen karena ikan yang ada di dalamnya hilang terbawa luapan air. Di Pidie, ribuan hektar padi hanyut. Hari Rabu 19 Januari lalu, hampir semua sawah di 30 kecamatan yang berada di Kabupaten Pidie dilanda banjir. Sembilan kecamatan, yaitu Jangka Buya, Ulim, Mereudu, Bandar Baru, Padang Tiji, Meurah Dua, Pekan Baru, Simpang Tiga, dan Delima mengalami banjir terparah.

Di Barito, Palangkaraya, Kalimantana Barat, banjir yang terjadi pada awal Januari lalu menyebabkan perekonomian masyarakat lumpuh, dan sedikitnya 45 bangunan sekolah SD dan satu bangunan SLTP yang ada di daerah aliran Sungai Barito diliburkan.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Jambi mengaku sudah bersiap seandainya banjir besar merendam Jambi. Menurut juru bicara Pemda Jambi Harun Saad berbagai persiapan tersebut antara lain adalah menyiapkan logistik hingga tenda pengungsian.

"Posko-posko pun sudah disapkan di kabupaten-kabupaten sejak hujan baru-baru ini. Pak Gubernur pun sudah mengintruksikan kepada semua bupati dan camat untuk waspada terhadap banjir ini untuk segera mengambil tindakan. Dan kepada warga yang tinggal di sekitar sungai Batanghari agar segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi," kata Harun Saad.

Sementara untuk menangulangi persoalan banjir di Jambi pada masa mendatang, menurut Harun Saad, Pemda telah memiliki rencana mengeruk sungai Batanghari. Namun hingga kini proyek tersebut belum juga dikerjakan karena persoalan dana. Tahun ini kondisi banjir di Jambi memang tak separah tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2003 lalu Banjir yang melanda hampir separuh Provinsi Jambi, pada Desember 2003 lalu ditaksir mengakibatkan total kerugian mencapai 254,6 miliar Rupiah.

Banjir di sejumlah daerah saat ini memang seolah luput dari pemberitaan media. Bencana dahsyat yang melanda Nanggro Aceh Darussalam pada 26 Desember silam masih menjadi fokus perhatian masyarakat maupun pemerintah pusat. Padahal kerugian yang juga terjadi akibat banjir ini juga cukup tinggi.

Aidil Fitri, Direkstur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan menilai selama ini Pemerintah Daerahnya juga lebih banyak mengambil tindakan setelah banjir terjadi. Padahal seharusnya, penanganan untuk pencegahan banjir sangat penting. Salah satunya melalui pemberdayaan hutan untuk meresap air.

"(Banjir ini) disebabkan oleh konversi hutan yang terlalu berlebihan. Di daerah daerah sekitar aliran sungai, hutannya sudah habis. Di daerah-daerah hulunya sudah dipenuhi dengan perkebunan sawit, karet, industri pertambangan, sehingga mengurangi daya serap hutan terdapa air," jelas Aidil Fitri.

Aidil mengatakan, di daerah yang memiliki titik-titik yang rawan banjir setiap tahunnya, mestinya pemerintah daerah memberikan peringatan dini kepada masyarakat akan adanya bencana banjir. Dengan informasi yang cukup, menurut Aidil, warga bisa bersiap menghadapi bencana banjir. Seperti menantang hujan tanpa payung.

Tim Liputan 68H

Surat Yang Menyulut Kontroversi

2005-01-22T05:32:00.000-08:00

Sepucuk surat dari Sekretaris Wakil Presiden Prijono Tjiptoherjanto menimbulkan polemik yang berujung pada pengunduran diri pembuat surat. Isi surat tersebut meminta menteri kabinet mempertimbangkan agenda rapat kerja dengan DPR. Bila tak terlalu penting, maka tak perlu hadir. Kontan, DPR merasa dipojokkan. Sebagai seorang bawahan, Prijono Tjiptoherjanto dinilai hanya menjalankan tugas yang diberikan atasannya Wakil Presiden Jusuf Kalla. Laporan disusun Monique Rijkers.

***

Sepucuk surat berkop Kantor Istana Wakil Presiden melayang ke seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, dan para pemimpin lembaga pemerintah non departemen. Surat berkop kantor Wakil Presiden itu bernomor B.1750 tertanggal 27 Desember 2004. Surat itu ditandatangani oleh Sekretaris Wakil Presiden Prijono Tjiptoherjanto.

Sebagai seorang bawahan, Prijono menjalankan tugas yang diembankan atasannya sang Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Prijonopun membuat surat bernomor B.1750 tadi yang berisi beberapa poin yang membuat panas kuping anggota DPR. Surat tersebut berbunyi "Sesuai arahan Wakil Presiden, bersama ini dengan hormat kami sampaikan matrik permasalahan dan dasar hukum yang melandasi hubungan kerja pemerintah dengan DPR untuk dijadikan dan diperiksa sebagai bahan. Matrik ini disusun dengan refrensi UUD 1945, UU No 22/Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Tatib DPR. Dalam praktek, fungsi dan hak-hak konstitusional tersebut, sering dijalankan dengan cara-cara yang jauh dari sikap kemitraan. Di antaranya, dalam rapat kerja pemerintah dengan DPR, sering diwarnai dengan pernyataan-pernyataan yang memojokkan pemerintah, bahkan cenderung tidak proporsional. Lebih dari itu, sering muncul pertanyaan sekedarnya dan tidak sungguh-sungguh mengharapkan jawaban pemerintah. Apabila materi raker tidak terlalu penting, maka forum seperti itu tampak menjadi sia-sia dan cenderung membuang-buang waktu dan tenaga. Untuk itu perlu, diupayakan dialog dengan pimpinan DPR agar Raker dengan DPR hanya dilakukan apabila benar-benar ada permasalahan penting. Demikian mohon perkenan periksa."

Surat ini bocor ke tangan anggota DPR pada Selasa, 18 Januari lalu. Pemberitaan media massa, memaksa Jusuf Kalla mengomentari surat tersebut keesokan harinya. Jusuf Kalla membantah memberi arahan untuk membuat surat itu.

"Tidak ada arahan membikin surat seperti itu. Saya hanya kirim UU tapi diberi penjelasan macam-macam. Kan banyak menteri baru, tapi kesalahannya memberi keterangan yang tidak perlu. Itu diluar kewenangan seswapres," kilah Jusuf Kalla.

Merasa tidak cukup dengan keampuhan bantahannya, masih di hari yang sama, Jusuf Kalla tidak ketinggalan memberikan keterangan kepada pers mengenai pengunduran diri Sekretaris Wakil Presiden Prijono Tjiptoherjanto.

"Surat itu dibuat tanpa sepengetahuan saya. Itu inisiatif sendiri. Saya hanya perintahkan kirim UU-nya, ternyata diberi penjelasan lagi. Ini kesalahan administrasi, melampaui kewenangan seswapres. Hari ini seswapres mengajukan permohonan pengunduran diri. Saya terima itu," lanjut Kalla.

Sayangnya, Prijono sulit sekali dimintai komentar mengenai surat tersebut. Pesan Prijono pada jurnalis dititipkan pada koleganya Deputi Wapres bidang Kewilayahan, Kebangsaan dan Kemanusiaan Gunawan Sumodiningrat.

"Kita bertugas yg sebaik-baiknya. Kita, sebagai birokrat bertugas melayani pimpinan dengan upaya sebagus-bagusnya. Tapi kalau terjadi kekhilafan, manusiawi. Saya tidak bermaksud untuk merugikan siapa-siapa. Saya sebagai pendamping beliau (Prijono--Red) merasa sangat menyesal kenapa surat seperti ini menjadi masalah besar. Padahal, ini hanya biasa dalam kehidupan bernegara. Sekarang yang sudah ya, sudahlah. Dia (Prijono) sudah mengakui suratnya ada, salah interpretasi, dan siap menerima sanksi," kata Gunawan Sumodiningrat.

Betulkah salah interpretasai belaka yang terjadi antara Jusuf Kalla, sebagai atasan dengan Prijono sebagai bawahannya?

Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Alvin Lie berani memastikan Prijono tidak serampangan membuat surat mengatasnamakan atasannya.

"Sangat mustahil seorang Seswapres berani membuat surat kepada anggota kabinet dengan tembusan kepada presiden, dan sekretaris kabinet pula, dengan mencantumkan 'sesuai dengan arahan wapres'. Jadi, seswapres semata-mata menjalankan tugasnya. Dari penjelasan wapres sendiri, bahwa surat itu kreativitas seswapres, saya kurang bisa menerima. Kalo memang instruksi wapres itu hanya tentang mekanisme kerja kabinet dgn DPR, saya heran. Karena, usia kabinet sudah 67 hari," tandas Alvin Lie.

Alvin menilai sangat terlambat jika surat itu hanya bermuatan “aturan mekanisme antara kabinet dengan parlemen” di saat umur kabinet sudah 67 hari, di kala beberapa menteri telah berulang kali memenuhi agenda rapat kerja dengan DPR. Jadi, isi surat mana yang betul?

DPR sebagai pihak yang bakal sangat dirugikan jika menteri-menteri patuh pada surat B 1750, berencana memanggil Prijono. Meski ia sudah tidak menjabat Sekretaris Wakil Presiden, kesaksiannya dianggap ampuh menguak misteri surat ini. Berita terkini, Komisi II DPR mendapat tugas dari Badan Musyawarah DPR mengurai asal muasal surat tersebut. Wakil Ketua Komisi II Alex Litaay menyebutkan pekan depan Prijono diagendakan didengar kesaksiannya.

"Tugas DPR itu memanggil pemerintah dalam rangka mengontrol pemerintah. Jadi, karena itu tugas konstitusional harus dipenuhi, karena kita semua tunduk pada konstitusi negara. Kita mau tahu, ada apa sebenarnya? Karena belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya. Jadi, mungkin yang pertama kita panggil adalah mantan seswapres, kemudian kalau dari keterangannya dianggap perlu memanggil wapres, ya kita panggil," kata Alex Litaay.

Jika DPR mempermasalahkan isi surat, tidak demikian dengan Sekretaris Kabinet. Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi lebih mempersoalkan aturan surat menyurat yang ada. Menurut dia, secara prosedural, surat yang ditujukan kepada menteri-menteri kabinet biasanya melewati mejanya terlebih dahulu.

"Biasanya (kalau surat mau dikirim ke menteri-menteri) memang lewat saya, sekretaris kabinet. Tapi kalau mekanisme kerja, setiap hari wapres mengkoordinasikan dengan menteri-menteri. Tetapi dalam hal administrasi surat-menyurat, seperti yang dilakukan Seswapres, itu tidak pada tempatnya," tandas Sudi Silalahi.

Bagaimana dengan menteri yang menerima surat itu? Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengaku menerima surat dari sekretaris wakil presiden yang menimbulkan polemik ini. Namun ia lupa kapan tepatnya ia menerima surat itu. Anton menjelaskan beberapa pihak telah salah interpretasi dari surat tersebut.

"Seringkali pertanyaan-pertanyaan (DPR) itu tidak relevan, terlalu mengada-ada. Sifatnya seperti tuduhan. Saya kira itu yang membuat reaksi keras. Kalau dikatakan tidak perlu rapat kerja, itu tidak betul. Itu hanya interpretasi, karena, isinya tidak begitu. Isi surat yang sebenarnya, kalau memang dirasa (rapat) tidak terlalu penting, maka tolong komunikasikan dengan DPR. Saya kira dalam hal ini tidak keliru.Tapi yang keliru adalah, penilaian tadi yang memojokkan DPR," ujar Anton Apriyantono.

Itu tadi. Memojokkan DPR. Jika surat B1750 itu ditulis oleh Prijono berdasarkan arahan wapres Jusuf Kalla, maka surat itu ibarat membuka lebar-lebar mulut singa lapar, DPR. DPR selama ini memosisikan diri sebagai lembaga yang memantau kinerja pemerintah, termasuk wakil presiden.

Memang tidak jelas motif pengedaran surat itu. Yang jelas surat ini membikin konflik baru antara Wakil Presiden dengan DPR. Meski, Ketua DPR Agung Laksono adalah bawahan wapres di partai politik, yaitu wakil ketua umum Partai Golkar, bukan berarti anggota DPR yang lain akan menurut begitu saja setiap arahan Kalla.

Surat Prijono ini dianggap oleh Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan Sutardjo Soerjoguritno sebagai tanda beradunya dua matahari, Yudhoyono dan Kalla. Tetapi…, kalau saja, surat ini menyebabkan dua matahari tersebut beradu, maka Presiden tentu tidak bakal menyetujui perngunduran diri Prijono. Sebaliknya, Presiden yang ketiban tembusan surat B 1750 itu menanggapi dengan segera. Menurut Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra Presiden Yudhoyono akan menandatangani Keppres pemberhentian Seswapres Prijono Tjiptoherjanto dan menunjuk Asril Noer sebagai pelaksana.

Tampaknya, Presiden berusaha menyelamatkan muka wakilnya demi langgengnya pemerintahan. Setidaknya di mata rakyat mereka mesti kelihatan kompak. Yudhoyono tidak cukup berani menahan Priyono di Istana Wapres. Dan pekan depan, sesuai janji Wakil Ketua Komisi II Alex Litaay, Prijono bakal didengar kesaksiaannya. Semoga kebenaran terkuak, sehingga jelas siapa sumber kisruh ini.

Monique Rijkers dan Hanny Nursanti, 68H Jakarta

Ketika Relawan Militer Singapura Pulang....

2005-01-21T18:07:00.000-08:00

Hari ini, sekitar 700 pasukan militer Singapura yang melakukan operasi kemanusiaan di Meulaboh Aceh Barat mengucapkan selamat tinggal pada para korban Tsunami di Meulaboh. Mereka meninggalkan Meulaboh karena misi mereka sudah selesai. Benarkah karena alasan itu? Atau, apakah kepulangan mereka karena sikap pemerintah Indonesia yang sempat mengeluarkan kebijakan membatasi keberadaan para pasukan militer itu, walaupun kemudian meralatnya? Apakah sikap pemerintah Indonesia tersebut membuat para pasukan militer asing dan relawan asing gerah membantu Indonesia?. Cerita disusun Rezky Hasibuan.

***

Tuntas sudah tugas kemanusiaan yang diemban militer Singapura di Meulaboh, Aceh Barat.

"Ini misi saya akan selesai. Kenapa? Karena sewaktu saya lihat disini saya lebih senang, ini adalah indikasi bahwa situasi sudah baik. Di Meulaboh sudah saya lihat pasar buka. Tapi komitmen Singapura masih terus disini. Karena hanya militer yang misinya selesai. Sementara NGO sudah mulai datang, agency-agency Indonesia sudah datang. Mereka lebih cocok untuk rehabilitasi disini," kata Komandan Operasi Kemanusiaan Tentara Singapura di Meulaboh, Aceh Barat, Tan Tjuan, dengan bahasa Indonesia yang cukup lancar.

Tan Tjuan ditanya, soal penarikan 700 pasukan militer Singapura dari Meulaboh. Ia mengaku penarikan pasukan tersebut karena misi mereka sudah selesai. Tan Tjuan menganggap sudah banyak kemajuan di Meulaboh. Ia mengatakan, para LSM dan pemerintah Indonesia lebih efektif untuk melakukan rehabilitasi di Meulaboh ketimbang relawan militer.

Hal yang sama juga terjadi dengan para relawan militer asal Amerika Serikat. Komandan Militer Amerika Serikat untuk wilayah asia Pasifik Thomas Fargo dikutip dari Kantor Berita AFP, mengatakan, dalam waktu 60 hari dari sekarang, seluruh pasukan Amerika Serikat akan ditarik dari Nangroe Acheh Darusallam. Ia mengatakan penarikan 15 ribu pasukannya, sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia yang menginginkan pasukan militer asing segera meninggalkan Acheh pada akhir Maret.

Sikap pemerintah Amerika ini ternyata mengundang reaksi dari PBB. Seorang anggota tim kesehatan dari PBB Rob Holden menyayangkan sikap Amerika tersebut. Ia mengatakan Kapal Induk Amerika dan Helikopter Amerika masih sangat dibutuhkan untuk mengangkut persediaan logistik ke lokasi bencana.

***

Mengapa para pasukan militer asing ini mulai menarik pasukannya dari Nangroe Acheh Darusallam?.

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu mengambil sikap untuk membatasi para pasukan Militer. Ia mengambil kebijakan membatasi keberadaan para pasukan militer asing di Acheh hingga 26 maret 2005. Namun kebijakan ini kemudian diralat oleh sekretaris negara Sudi Silalahi.

"Presiden sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan batasan waktu batuan itu berakhir. Tapi time line dimaksudkan dalam tiga bulan, atau hingga 26 Maret nanti, ditargetkan tanggap darurat yang kita tentukan itu dapat dicapai. Nanti setelah tiga bulan itu barangkali keterlibatan personil-personil tidak mungkin akan perlu lanjutannya ini bisa dikurangi," kata Sudi Silalahi saat itu.

Selain membatasi keberadaan para pasukan militer asing di Acheh , pemerintah Indonesia juga membatasi wilayah kerja relawan asing. Relawan asing hanya diperbolehkan mengakses lokasi bencana di Banda Acheh, Acheh Besar dan Meulaboh. Pemerintah Indonesia beralasan pembatasan akses wilayah tersebut adalah untuk keamanan para relawan asing itu sendiri.

Juru bicara Kedutaan Besar Australia Elizabeth O'Neill terkejut mengetahui Amerika dan Singapura sudah mulai menarik pasukannya dari lokasi bencana di Acheh. Ia mengatakan pasukan militer Australia masih mau membantu pemulihan kondisi di Acheh. Ia mengatkan sampai saat ini Australia belum merencanakan menarik pasukannya dari Acheh.

"Saya pikir mereka tidak pernah ada waktu yang cepat. Tetapi saya sudah menjelaskan waktu pemerintah Indonesia mau military Australia pulang, pasti langsung … kami hanya disini untuk satu keharusan untuk membantu pemerintah Indonesia. Kami tidak ada maksud yang lain," kata O'Neill.

Hal yang sama juga diungkapkan Juru Bicara Kedutaan Jepang, Ayako Shimizu. Ia mengatakan pemerintah Jepang belum merencanakan untuk menarik pasukannya dari Aceh, namun pemerintah Jepang akan menarik pasukannya dari Aceh kalau pemerintah Indonesia memaksa.

"Dari pihak Jepang tidak memberi batas waktu. Tetapi sesuai kebutuhan yang di lapangan. Selama tiga bulan aktivitas ya… tapi kalau situasi tidak memungkinkan ya.. dipulangkan. Kalau kurang waktu tiga bulan tidak diperlukan, juga akan dipulangkan," kata Shimizu.

Menteri Koordinator Kesejahteran Rakyat Alwi Shihab mengatakan para relawan tim medis asing sebaiknya pulang saja ke negaranya jika sudah tidak dibutuhkan lagi di lokasi bencana. Ia mencontohkan relawan tim medis dari Jordania yang sudah pulang ke negaranya.

"Tentunya tim medis yang sudah merasa tidak sangat dibutuhkan, atau merasa tenaga medis kita sudah bisa mengambil alih tugas mereka. Kita tidak bisa menahan, kita persilahkan saja pulang," kata Alwi Shihab.

Alwi Shihab juga mengatakan beberapa relawan tim medis asing juga sudah dipindahkan dari Banda Aceh ke Medan. Alasan pemindahan tersebut karena ia menilai tim medis di lokasi bencana sudah berlebihan.

Kepala Divisi Indonesia dari LSM kesehatan internasional Medicins Sans Frontier (Dokter Lintas Batas), Sabine Reins mengatakan sampai saat ini mereka tetap melakukan kegiatan kemanusiaan di Acheh terutama untuk memulihkan kesehatan para korban tsunami di Aceh.

"Oh tidak (akan segera pulang). Kita masih punya banyak relawan yang bekerja di Aceh, baik relawan Indonesia dan relawan Internasional. Rencana kita adalah untuk menuntaskan kerja kita di Aceh untuk membangun kembali Aceh, terutama di sektor kesehatan," kata Sabine Reins kepada 68H.

Ia berharap pemerintah Indonesia memberikan akses waktu tanpa batas untuk setiap relawan asing yang bekerja di Acheh, terutama di bidang kesehatan. Karena menurutnya butuh waktu lebih dari tiga bulan untuk merehabilitasi semua sektor di Acheh yang terkena bencana Tsunami.

Rezki Hasibuan - 68H Jakarta

"Nangis, Mendengarkan Khutbah Idul Adha"

2005-01-21T16:56:00.000-08:00

Idul Adha tahun ini dirayakan dengan sangat berbeda oleh rakyat Aceh. Dalam suasana berduka, muatan khotbah di mesjid-mesjid lebih banyak merefleksikan bencana tsunami yang terjadi disana. Tidak ada kemeriahan Festival Muslim di Mesjid Baiturrahman, Banda Aceh seperti tahun sebelumnya. Tetapi lewat bencana, keimanan baru tumbuh di hati rakyat Aceh. Cerita ditulis Monique Rijkers.

***

Ada satu masjid besar yg berada di dekat lokasi pengungsian. Mulai berdatangan pengungsi dari kamp pengungsian di salah satu lapangan bola. Satu persatu datang utk sholat Idul Adha dengan segala keterbatasan yang ada, mereka mencoba merayakan Idul Adha di Meulaboh.

Idul Adha di Meulaboh, Aceh Barat, tak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Reporter 68H di Meulaboh, Aceh Barat, Fariansyah bercerita, bencana tsunami yang menghempas Nangroe Aceh Darusalam memaksa umat Islam di sana berlebaran haji dengan segala keterbatasan, bahkan ketiadaan. Tak ada tempat tinggal, harta benda, pun keluarga yang semuanya hilang begitu gelombang besar datang.

Suasana tak jauh beda terlihat di wilayah Aceh Utara. Di ibukota Lhokseumawe, masih ada pemotongan kambing menandai proses qurban. Namun, seperti diungkapkan Safrianti, nuansa murung masih terekam di sana. Menurut Safrianti, saat kotbah Idul Adha pagi tadi dikumandangkan, banyak orang meneteskan air mata.

"Pas waktu sembahyang itu yang dibahas kan masalah kurban, penting berkurban tapi sekarang yang dibahas masalah tsunami. Imannya lari dari masalah kurban, tapi banyak orang yang nangis dengar khotbah macam begini," tutur Safrianti.

Ibukota Nangroe Aceh Darussalam, Banda Aceh tak luput dari suasana duka. Reporter Prima FM Banda Aceh Syafrie Muarif menyebutkan, warga Banda Aceh yang berkeliling untuk bertakbiran, tak seramai dulu. Pelipur lara bagi mereka adalah kedatangan Presiden Yudhoyono yang bersama-sama shalat di Mesjid Baiturrahman dan menyumbangkan hewan qurban. Meski dalam suasana berduka, Nur Syafrie menambahkan ia bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan merayakan Idul Adha hari ini.

"Saya mungkin orang yang lebih beruntung dibandingkan saudara saya. Saya bisa mengikuti perayaan Hari Raya ini, bisa sholat Idul Adha. Perasaan saya sekarang, yaa...mungkin seperti orang Aceh lainnya, tetap semangat, ingin tetap survive dan semoga Tuhan masih bersama kami," kata Nur Syafrie.

Raihan, warga Banda Aceh mengungkapkan rasa syukur yang sama. Keluarga intinya selamat, meski harta benda rusak terendam lumpur tsunami. Namun, ia mengaku bersyukur atas anugrah kehidupan yang masih dimiliki. Raihan mengatakan saat sholat tadi pagi, ia masih teringat kejadian bencana 26 Desember lalu.

"Teringat lagi kejadian itu. Jadi memang, zikir dalam hati kalo memang Allah itu berkuasa, kalau mau datang musibah.., kapan saja bisa terjadi. Jadi teringat lagi dengan saudara-saudara yang sudah dapat musibah itu," kenang Raihan.

Suasana Idul Adha yang berbeda bukan saja terasa saat sepinya takbir atau muatan khotbah saat sholat di mesjid. Makna Idul Adha kali ini pun dirasakan sangat berbeda oleh rakyat Aceh. Ketua Syariat Islam Aceh Ali Yasa menceritakan penekanan khotbah di meunasah dan mesjid lebih ditekankan pada penanganan pasca bencana khususnya menyangkut pengelolaan bantuan yang berlimpah-limpah bagi warga Aceh. Tetapi yang lebih penting Ali Yasa mengatakan bencana tsunami membangkitkan kesadaran keimanan baru di relung hati warga Aceh.

"Jadi kita harus mempertebal keimanan dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Kita perlu memperteguh komitmen terhadap ajaran agama. Jadi kesadaran itu muncul di tengah masyarakat. Namun, apakah kesadaran itu bertahan lama atau sesaat, waktulah yang menentukannya," lanjut Ali Yasa.

Peringatan Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang berbeda bagi orang Aceh. Idul Adha kini dijalani tanpa ceria keluarga, sanak saudara dan orang tercinta yang duduk bersama bersantap daging kurban. Bukan ketupat, bukan rendang ataupun sate kambing kurban yang mereka rindukan. Tapi sebuah kebesaran jiwa untuk menerima segala cobaan.

Tim Liputan 68H

Setelah "Ritual" Mencari Utang, Usai

2005-01-21T05:49:00.000-08:00

Lagi utang baru terkucur dengan sukses darikelompok negara donor CGI. Besarnya kali ini 2,8 miliar dolar amerika atau sekitar 25 triliun untuk menutup anggaran negara yang kurang. Seperti tahun lalu para pemberi utang menyoroti masalah korupsi, penegakan hukum dan kemiskinan. Namun ada yang berbeda dalam sidang CGI kali ini, Indonesia diberi kesempatan memimpin jalannya sudang berikut menentukan strateginya. Sidang juga memberi titik terang tentang jumlah bantuan untuk tsunami Aceh yang selama ini simpang siur. Laporan disusun Arin Swandari.

***

Tak punya uang belanja yang cukup membuat Indonesia tiap tahun harus mencari lubang untuk menutupinya. Rapat dan loby digelar bersama wakil-wakil lembaga donor dan negara asing dalam ritual tahunan bernama Forum Consultatif Group on Indonesia CGI. Selama dua hari 13 menteri dan pejabat bidang ekonomi negara bertemu belasan lembaga donor dan wakil 22 negara, pengusaha mancanegara dan lembaga swadaya masyarakat secara intensif merundingkan hinga akhirnya keluar angka 3,4 miliar dolar atau sekitar 31 triliun rupiah. Sebanyak kurang lebih 25 triliun akan dimasukan dalam APBN dan dihitung sebagai utang sisanya akan diberikan langsung ke masyarakat alam bentuk hibah.

Tetapi ada yang berbeda dalam ritual perjuangan mencari utang tahun 2005. Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan ini dalah yang pertama bagi Indonesia menjadi pemimpin jalannya sidang CGI ke 14.

Perbedaan lain sidang CGI yang belangsung di bank Indoensia kali ini adalah munculnya pembicaraan rekonstruksi dan rehabiltasi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pasca Tsunami, yang justru nyaris mendominasi babak demi babak pembahasan. Tak berlebihan kalau kemudian forum CGI memberi tanda lebih terang tentang jumlah bantuan untuk aceh yan selama ini simpang siur. Forum ini mengindentifikasi angka sekitar 15 triliun untuk aceh, hampir 11 Triliun diantaranya diberikan dalam bentuk hibah dan sisanya utang lunak.

Urusan puluhan triliun ini seperti biasa membuat para pemberinya harus hati-hati, terutama karena Indoensia masih menyandang predikat yang subur untuk korupsi, Jaksa Agung Abdurahman Saleh mengatakan para negara donor itu mempertanyakan langkah-langkah pemerintah mengenai hal ini.

***

HS Dilon wakil dari masyarakat yang terlibat aktif dalam sidang ini mengatakan, wajah-wajah wakil negara donor kali ini tak semarah tahun-tahun lalu. Meski mereka masih mempertanyakan perkembangan perjalananan pemberantasan korupsi, menurut dilon sebagian besar memaklumi langkah pemerintah yang baru seumur jagung.

Toh bank dunia seperti disampaikan oleh Jammaludin kasum secara formal mengaku terkesan dengan pemberantasan korupsi. Jamalludin mengatakan melihat banyak perkembangan membuat bank dunia memutuskan mengucurkan utang lagi dan siap terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang dicanangkan dalam konfrensi sebelumnya.

Bank dunia menjadi pengucur utang terbesar selain negara jepang dan bank pembangunan Asia ADB. Dari lembaga ini keluar dana sebesar 730 juta dolar. Persis dibawahnya adalah jepang. Duta besar Jepang Ytaka Iimura mengatakan negaranya menangkap kesan Indoensia sudah mulai banyak menghasilkan reformasi birokrasi dan administrasi.

Masalah klasik kemiskinan yang dari tahun ke tahun senantiasa dikampanyekan juga menjadi perhatian. Seperti biasa rencana-rencana kerja pengentasan kemiskinan disodorkan ke depan hidung mereka baik untuk jangka panjang dan pendek. Menteri Perencanaan pembangunan Nasional Ketua bappenas Sri Mulyani indrawati mengatakan negara donor sangat peduli dalam program-program pemberantasan kemiskinan yang tetap menghinggapi Indoensia.

Pemerintah seperti diperkirakan sejak awal boleh dibilang sukses berutang dalam forum CGI ini. Selanjutnya utang ini akan masuk dalam daftar panjang utang-utang sebelumnya. Menurut Menteri Koordinator perekonomian meski tahun ini dari lubang CGI terkucur 2,8 miliar dolar utang, tapi stok utang indonesia tahun ini sesungguhnya berkurang karena pemerintah juga mengagendakan pembayaran cicilan. Ia mengatakan indinesia masih berada di di batas aman beban utang suatu negara
Usai sudah ritual tahunan mencari utang bagi pemerintah indonesia 2005. Sampai jumpa dalam CGI tahun depan dengan jumlah utang baru, sebab tahun depan sudah pasti uang belanja Indonesia masih akan kurang dan satu-satunya penutup yang paling mungkin tetap utang luar negeri.

Arin Swandari 68H Jakarta

Idul Adha dan Nilai-nilai Universal

2005-01-21T05:41:00.000-08:00

Perayaan Idul Adha di Indonesia mungkin penuh nuansa berbeda. Adat Megang di Aceh kebiasaan warga Aceh memotong hewan qurban lalu berkumpul untuk memakannya tidak bisa dilakukan warga aceh yang hidup dalam pengungsian. Sedang suasana takbiran di mesjid Baiturrahman pun terkesan sepi. Indonesia memang sedang beruntun mengalami peristiwa bencana, mulai dari tsunami dan bajir di beberapa wilayah. Bagaimana hakikat sesungguhnya Idhul Adha yang dikemukakan Ulama? Laporan disusun Irvan Imamsyah.

***

“Qurban itu hanya simbol saja. Anda, jangankan mempunyai anak diminta, mempunyai kambing diminta aja pelitnya bukan main. Jadi intinya bukan harus kambing atau apa. Mau berkorban tidak dengan harta anda gitu loh?. Tidak usah dikaji secara fiqih, mau berkoban kambing atau duit. Apa saja kalau diikhlaskan untuk kepentingan orang lain kasihkannya, apa saja namanya sedekah atau apa terserah anda. Kenapa? Kenapa kita mempertentangkan hal yang hanya bersifat simbol tok. Sedangkan kita tidak berkorban apa-apa.”

Pernyataan diatas disampaikan KH Mustofa Bisri, seorang ulama asal Jawa Timur, sehari sebelum perayaan Idul Adha. Mustofa mengatakan apapun bisa dikorbankan asal kita ikhlas melepaskannya.

Tetapi bagaimana perayaan Idul Adha pasca bencana Tsunami di Aceh.? Perayaan Idul Adha di Aceh tidak berlangsung seperti biasanya. Ini dikarenakan ribuan masyarakat jatuh miskin karena harta bendanya terseret amukan Tsunami.

Suasana takbiran di Mesjid baiturrahman berlangsung tidak seperti biasanya. Di Mesjid itu, hanya sedikit warga asal Aceh yang mengumandangkan takbir. Karena kebanyakan dari mereka yang hadir adalah para relawan yang bertugas membantu masyarakat Aceh.

Boleh jadi Perayaan Idhul Adha memiliki nuansa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebuah nuansa berbeda dan khusus karena bencana beruntun meluluhlantakkan Indonesia tiada habisnya. Bencana Tsunami di Aceh dan Sumatra Utara, sedang Banjir melanda bagian lain wilayah Sumatra, Kalimantan dan Jawa.

Di wilayah Aceh dan Sumatra Utara, puluhan ribu jiwa meregang dalam sebuah nasehat kematian yang maha agung. Tsunami, sebuah nasehat bagi kita. Seperti dikatakan Kyai sekaligus budayawan Mustofa Bisri.

“Sebetulnya peristiwa Tsunami. Kalau diibaratkan kematian adalah nasehat yang paling nasehat, maka Tsunami merupakan kematian yang begitu agung dari kematian yang maha nasehat. Seorang ulama besar memberikan komentar disini. Kalau orang tidak bisa dinasehati oleh kematian maka percuma dinasehati oleh nasehat yang lain. Nah kalau kematian nasehat yang paling nasehat maka Tsunami merupakan kematian yang amat agung yang pasti akan menjadi nasehat yang maha nasehat bagi orang yang takut dan mempunyai hati nurani untuk dinasehati.”

Kelemahan sebuah nasehat adalah peluangnya untuk dihiraukan. Menurut Mustofa Bisri, ini disebabkan setiap umat baik langsung maupun tidak langsung telah dididik untuk mencintai diri sendiri. Dalam bahasa yang sama dikatakan lebih senang mencintai materi.

“Karena orang-orang begitu mencintai materi, otomatis menjadi sangat mencintai dirinya sendiri, sehingga pada gilirannya enggan untuk berkorban untuk kepentingan yang lain. Meskipun itu demi mendapatkan ridha dari tuhannya. Kita tahu bahwa segala macam yang kita lakukan sekarang hampir dihitung dengan kepentingan, keuntungan dan kerugian untuk diri sendiri sehingga ini mengakibatkan konsep-konsep mulia seperti pengorbanan dan seperti setia kawan menjadi sesuatu yang sangat lux di negeri kita ini.”

Kehadiran Idul Adha diharapkan dapat mengingatkan kembali ingatan seluruh umat untuk menjaga dan menumbuhkan kembali rasa kesetiakawanan yang selama ini hilang.

Biasanyanya Idul Adha diwarnai dengan memotong hewan Qurban, baik kambing atau sapi untuk dibagikan kepada fakir miskin. Bagi yang mampu, selain memotong hewan Qurban, masyarakat mampu juga berbondong-bondong menunaikan ibadah Haji ke Arab Saudi. Lalu apa pandangan Mustofa Bisri mengenai kewajiban menunaikan ibadah Haji.

“ Ibadah haji itu sebetulnya tidak ada sulitnya sama sekali, kenapa sekarang harus ada manasik, penataran manasik haji sampai berhari-hari mengeluarkan biaya sekian. Wong ibadah haji Cuma putar-putar, lari-lari, lempar-lempar gitu aja kok. Tidak ada sulitnya. Ini semua berawal dari dari pada tidak pernah dilakukannya pengkajian ulang terhadap sesuatu yang dianggap sudah benar selama ini. Jadi orang kita menganggap apa yang dilakukan sudah benar. Jadi dilakukan dari dulu begitu terus, jadi dianggap sudah benar.”

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafi’ie Maarif juga mengatakan hal serupa. “Qurban artinya mendekatkan diri kepada langit, kepada Allah. Tapi kita juga berkorban, mengorbankan apa ang kita cintai untuk kepentingan sesama. Saya rasa itu filosofinya. Saya rasa Haji itu jelas ada nilai universal disana dari kepercayaan umat islam. Kita lebih banyak terperangkap oleh simbol-simbol, ritual-ritual tapi kita lupa substansi. Saya kira bangsa Indonesia berada disitu posisinya.”

Menurut Syafi’ie Maarif, untuk mengubah posisi itu, proses pencerahan dan upaya pencerdasan terhadap umat beragama harus terus menerus dilakukan.

“Kalau tidak pakai agama kita pakai akal sehat. Apa yang lumpuh sebetulnya akal sehat. Apa yang lumpuh selama ini hati nurani. Itu yang kita bangun kembali. Dan suatu hal yang kita bersyukur, melihat bencana Aceh membuat semua orang tergugah semua. Dan luar biasa perhatian orang untuk berkorban untuk semua itu. Dan bahkan muhammadiyah mengeluarkan fatwa bantuan untuk Aceh itu wajib, untuk Qurban saja sunat. Menurut saya itu fatwa agama yang merupakan terobosan.”

Menurut Syafi’ie Maarif, pelaksanaan Qurban juga memerlukan proses kreatif dan inovatif. “ Dan ini ada dibeberapa tempat, mereka potong korban lalu mereka buat Abon untuk dikirim ke Aceh. Ini bagus sekali, ini kreatif dan inovatif sekali. Ini Abon kan bisa tahan lama. Jadi mereka sembelih di Jawa atau dimana lalu mereka jadikan abon. Menurut saya ini konkrit yang dilakukan oleh maysarakat.”

Lalu apa yang diharapkan dari Idul Adha.

050120-68h-van-mustofa bisri soal Idul Adha dan Idul Qurban

“Nah ini sebetulnya dalam Idhul Adha atau Idhul Qurban ini, kita semua seharusnya perlu mengingat itu. Di jaman dimana orang enggan berkorban untuk sodaranya, untuk kawannya, untuk mengingat kembali kepada keikhlasan, pengorbanan nabi Ibrahim dan Ismail ini. Orang-orang yang beriman terutama kaum muslimin diharapkan bisa tersentuh dan meneladani pengorbanan dari kedua manusia pilihan itu," kata Mustofa Bisri.

Mustofa Bisri mengatakan, umat islam perlu saat ini perlu mereformasi keberagamaannya. Ini perlu dilakukan agar semua orang bisa mengerti konsep islam, ibadah, Allah dan Hakikat Manusia yang sesungguhnya.

"Sampai kiamat kurang dua hari, tetap harus mereformasi, mengkaji ulang, konsep tentang agama, tentang islam dan ibadah, Allah dan manusia, itu semua yang harus dikaji ulang karena kita selama ini kita menganggap tidak benar terus. Padahal belum tentu karena kita tidak pernah mengkaji ulang. Lalu setelah itu kita bisa bicara hal yang lain. Kalau misalnya konsep kita tentang gusti Allah selama ini benar padahal keliru. Lalu konsepsi ingin menyenangkan Allah tapi malah mendapatkan murkanya karena kita gak tahu," kata Gus Mus.

Tim Liputan 68H

Penampungan Air Bawah Tanah Guna Mengatasi Banjir di Jakarta

2005-01-20T19:00:00.000-08:00

KBR 68H -20 Januari 2005

Musibah banjir yang melanda Jakarta disebabkan keadaan tanah yang lebih banyak mengandung lempung sehingga sulit menyerap air, selain itu Jakarta dilalui oleh banyak sungai. Namun Jakarta punya kelebihan dimana wilayahnya adalah dataran yang luas sehingga ideal untuk menjadi kota besar. Pengamat masalah perkotaan Marco Kusumawijaya menegaskan untuk mengatasai masalah banjir maka perlu perencanaan yang bertahap dimana harus meliputi daerah hulu dan hilir.

Marco menambahkan sebagai suatu sistem ekologis Jakarta menerima air dari langit dan juga dari daerah-daerah yang letaknya lebih tinggi disekelilingnya yang disebut daerah hilir. Untuk itu sisi hulu dan hilir harus ditangani bersama-sama. Marco menegaskan penghijauan harus dilakukan di hulu dan hilir.

Sementara itu Franky Maramis, aktivis dari Lembaga Swadaya Perberdayaan Masyarakat Minaesaan, Sulawesi Utara punya gagasan untuk mengatasi banjir dengan membuat manajemen air hujan yaitu dengan menghitung curah hujan dan membuat jalan pintas baru untuk air hujan yang berlebih. Franky menambahkan konsep banjir kanal timur yang tengah dibangun oleh Pemda DKI sudah sangat ketinggalan. Dia mengusulkan membuat terowongan dan penampungan air dibawah tanah.

Franky menambahkan air yang melalui terowongan bawah tanah itu akan langsung diarahkan ke laut tanpa melewati permukaan tanah.

Banjir Batavia, Banjir Jakarta....

2005-01-20T16:39:00.000-08:00

Banjir, rutinitas yang selalu dihadapi sebagian masyarakat Jakarta setiap tahunnya. Berdasarkan catatan sejarah, banjir pertama kali mengepung kota bernama Batavia ini tahun 1621. Baru abad ke 20 pemerintah kolonial Belanda membangun sistem penanggulangan banjir yang dikenal dengan sebutan Banjir Kanal Barat. Laporan ini mengenai upaya pemerintah Kolonial Belanda dalam mengatasi masalah banjir saat itu. Disusun Taufik Wijaya.

***

Jakarta kembali berselimut banjir, fenomena tahunan sejak zaman purba. Banyak peninggalan sejarah membuktikan hal ini. Tahun ini warga Jakarta kembali bergulat melawan banjir Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1621, pertama kali banjir melanda Kota Jakarta atau dulu disebut Batavia. Berikutnya banjir besar yang menelan korban jiwa terjadi pada tahun 1654, 1918, 1942, 1976, 1996, dan, tahun 2002 lalu di kota yang pernah dijuluki Venesia van Oost atau "Venesia dari Timur" itu.

Julukan tersebut diberikan karena, saat itu Batavia memiliki sistem kanal yang dapat dilayari membelah kompleks bangunan megah bernuansa Eropa, tak ubahnya Bandar Venesia di Italia. Alur-alur sungai di Batavia yang berawa-rawa dibangun sedemikian rupa oleh Belanda, yang memang pakar dalam urusan air di negeri asalnya yang lebih rendah dari permukaan laut.

Pengamat masalah banjir, Wahyu Hartomo mengatakan dari sudut geomorfologis, Kota Jakarta sangat rentan terhadap ancaman banjir. Selain berada di dataran rendah, bahkan lebih rendah dari permukaan laut, Jakarta merupakan daerah aliran 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Daerah aliran 13 sungai juga menyebar merata di semua wilayah Jakarta. Di Jakarta bagian timur ada Sungai Cakung, Jati Kramat, Buaran, Sunter, dan Cipinang. Di bagian tengah ada Sungai Ciliwung, Cideng, dan Krukut. Di barat ada Sungai Grogol, Sekretaris, Pesanggrahan, Mookervart, dan Angke.

"Kita bisa bayangkan, kalau 13 sungai punya dataran banjir, berapa luas dataran banjir di Jakarta? Jadi wajar, kalau disebut 40 persen kota Jakarta itu rawan banjir. Karena 13 sungai melintas Jakarta. Untuk mengatasi daerah rawan banjir, yang merupakan dataran banjir dari 13 sungai itu sangat sulit. Karena secara alamiah, kita tidak bisa membebaskan banjir dari 13 sungai itu," kata Wahyu Hartomo.

Wahyu menambahkan faktor tingginya curah hujan juga memberi sumbangan terjadinya banjir di Jakarta dan kawasan sekitarnya. Hal tersebut diperparah dengan ketidakdisiplinan pemerintah dan masyarakat memelihara lingkungan, melanggar tata ruang, langsung maupun tak langsung ikut andil bagi terjadinya banjir.

***

Ironisnya, meski banjir bagi Jakarta sudah menjadi ancaman tahunan, namun belum ada langkah strategis untuk mengatasinya secara terpadu dan menyeluruh. Kenyataan ini jelas amat berbeda dengan sikap penguasa kolonial Belanda yang menaruh perhatian serius terhadap upaya pencegahan banjir Salah seorang tokoh masyarakat betawi, Ridwan Saidi mengungkapkan untuk mencegah banjir pemerintah kolonial Belanda saat itu membangun kanal-kanal

"Dulu, ya berupa sodetan Ciliwung itu, yang di Gajahmada - Hayamwuruk, di abad 17. Setelah itu tidak ada lagi. Hanya, di zaman Belanda, pernah ada perencanaan dan pelaksanaan penggalian parit untuk membuka jalan sebanyak-banyaknya bagi air Ciliwung untuk mendapatkan muaranya di Laut Jawa. Dulu banyak kanal yang dibangun. Waktu itu memang, concern mereka pada masalah banjir memang yang utama," kata Ridwan Saidi.

Pembangunan kanal-kanal tersebut tidak lepas dari peran seorang ahli hidrolika Belanda Van Breen. Saat itu Van Breen ditugaskan oleh Departement Waterstaat memimpin Tim Penyusun Rencana Pencegahan Banjir secara terpadu meliputi seluruh kota wilayah Batavia yang saat itu baru seluas 2.500 hektar. Penugasan itu diterimanya setelah Kota Batavia di tahun 1918 terendam banjir yang merenggut banyak korban jiwa.

***

Rancangan penanggulangan banjir yang dikenal dengan Rencana Van Breen, bisa dinilai canggih pada masanya. Sebuah saluran kolektor--kemudian disebut banjir kanal--digali mengitari kota ke arah barat untuk membuang limpahan air ke Laut Jawa melalui Muara Angke. Jejak saluran yang dibangun tahun 1922 ini masih berfungsi hingga sekarang, yaitu yang kita kenal sebagai Pintu Air Manggarai.

Inilah yang kemudian disebut Banjir Kanal Barat. Menurut Wahyu Hartomo pembangunan Banjir Kanal Barat saat itu cukup efektif dalam menangani masalah banjir di Batavia

"Pada saat itu, memang efektif, walaupun tidak membebaskan banjir di Batavia. Karena Banjir Kanal Barat itu memotong puncak banjir, seperti Kali Cideng, Kali Krukut, Kali Angke, kemudian Kali Grogol, Kali Baru. Itu semua dipotong oleh Banjir Kanal Barat, puncak banjirnya. Dan dibuang ke laut," kata Wahyu Hartomo.

Selesai dengan Kanal Barat, Van Breen kemudian merancang saluran Kanal Timur yang berhulu di Kali Cipinang dan bermuara di Laut Jawa Namun pembangunan Kanal Timur tidak terwujud Ide Van Breen sebetulnya sederhana mengusir aliran air yang masuk Jakarta ke kiri dan kanan sehingga tak ada yang sempat jalan-jalan, apalagi betah bersemayam di kota. Tapi ide sederhana tak selalu bisa terwujud. Meski gagasan Breen itu masih menjadi semacam kiblat pembangunan saluran di Jakarta, hingga sekarang baru Kanal Barat yang terwujud. Kanal Timur pun tetap jadi impian.

Mimpi Breen tersebut lantas coba diwujudkan bekas Presiden Megawati Soekarnoputri dan Gubernur Sutiyoso pertengahan tahun 2003 silam. Saat itu Presiden meresmikan Proyek Banjir Kanal Timur senilai 4,9 triliun rupiah. Proyek yang rencananya selesai tahun 2010 ini diilhami rencana Van Breen, yaitu membuat kanal yang membentang sepanjang 23 kilometer, dengan lebar 100-300 meter dari Kali Cipinang di Jakarta Timur hingga Laut Jawa.

***

Konsep van Breen menjadi acuan bagi upaya pencegahan banjir di masa-masa selanjutnya. Namun, akibat menjamurnya permukiman di bagian timur dan selatan Jakarta yang ada di luar area banjir kanal, Jakarta kembali menghadapi ancaman banjir yang serius. Kenyataan ini tentu amat memalukan bagi ibukota negara yang dihuni ribuan ilmuan dan ahli-ahli teknik. Meski belum terlihat optimal hasil yang dilakukan pemerintah daerah Jakarta dalam menangani masalah banjir, kiranya semboyan Kota Batavia, yakni Dispereert Niet, atau Jangan Berputus Asa! perlu diingat terus. Masih ada harapan untuk pemda Jakarta memerangi banjir

Tim Liputan 68H Jakarta

Menunggu Cetak Biru Rekonstruksi Aceh

2005-01-20T16:29:00.000-08:00

Aceh pasca tsunami, menyisakan banyak persoalan. Banyak hal yang mesti diperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya Aceh bisa kembali berdiri, seperti semula. Untuk itu, perlu adanya semacam ‘cetak biru’ penanggulangan pemulihan pasca tsunami untuk Aceh. Laporan disusun Irvan Imamsyah.

***

Komisi Darurat Kemanusian KDK Aceh meminta DPR untuk segera mendesak pemerintah untuk membuat cetak biru penanggulangan pemulihan pasca bencana tsunami di Aceh. Hal ini dinilai penting agar kordinasi penanggulangan dan pemulihan Aceh dapat terlaksana dengan baik. Ketua rombongan KDK Beni Sutrisno memberi catatan penting yaitu penghentian sentimen identitas dalam penanggulangan pasca bencana. Menurut Beni, politik identitas hanya akan mengganggu kerja kemanusian di Aceh. Simak penuturannya.

"Meminta DPR untuk tidak terlibat dalam politik identitas yang tak produktif itu dan hanya akan menjatuhkan wibawa dan kredibilitas bangsa Indonesia di mata dunia maupun di hadapan rakyat Aceh," kata Beni Sutrisno membacakan pernyataan sikap Komisi Darurat Kemanusiaan.

Komisi Darurat Kemanusiaan juga mendukung pejabat Indonesia sipil dan militer yang memprioritaskan penyelamatan Aceh di atas pertimbangan politik yang berdasarkan kepentingan tertentu. Mengingatkan semua pihak dengan waktu keterlibatan relawan dan tentara asing yang harus ditentukan berdasarkan kebutuhan riil korban di lapangan, bukan oleh kepentingan dan keputusan politik sepihak.

Ia mengingatkan para pengambil keputusan, untuk melibatkan warga Aceh, dalam badan yang dibentuk pemerintah, seperti Badan Otorita Aceh.

Wakil Ketua DPR, sekaligus Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam Aceh, Muhaimin Iskandar sepakat dengan KDK. Menurut Muhaiman, DPR akan segera menyampaikan hal ini kepada pemerintah. Bagaimana pun, warga Aceh membutuhkan penanggulangan dan pemulihan yang berlangsung cepat.

"Kami bersepakat bahwa justru totalitas dari berbagai pihak dan spontanitas melakukan pertolongan itu harus dengan ketulusan, tidak terjebak dalam politik identitas. Kita juga tidak serta merta terpengaruh oleh politik identitas yang artificial itu. Kita juga mendukung pejabat sipil dan militer yang memprioritaskan penyelamatan bukan kepentingan politik," kata Muhaimin.

Sementara itu, salah satu anggota KDK yang juga aktif dalam Kelompok Kerja Advokasi Aceh Khalid Muhammad menilai, pemerintah tidak peka terhadap persoalan yang kini dihadapai warga Aceh. Menurut Khalid, pemerintah seharusnya memasukkan soal-soal seperti hak kepemilikan tanah, dalam skema pemulihan Aceh.

"Meskipun badan pertanahan di sana mengatakan seluruh dokumen selamat. Tapi kalau persoalan keperdataan itu, orang2nya masih hidup, itu mudah diselesaikan. Kalau orangnya tidak ada, hal-hal seperti itu sudah sejak awal harusnya dipikirkan. Pemerintah telah menujukkan kegagalan yang sangat serius," ujar Khalid Muhammad.

Persoalan lain yang patut mendapat perhatian adalah dana masyarakat yang ada disimpan dalam bank. Hari Azhar, dari Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam Aceh bentukan DPR.

"Dari 4,65 trilyun rupiah, keluar lagi ke masyarakat dan pengusaha 4,2, jadi ini juga problem. Karena sharenya terhadap APBN akan ditanggung oleh negara, menurut saya. Sharenya ini tidak besar, sekitar 1 persen. Tapi itu tetap menjadi problem. Saya tidak sependapat dengan Menteri Keuangan bahwa defisit sangat kecil. Tapi betapa pun kecil itu, itu harus tetap menjadi concern kita. Seberapa pun dana yang mengalir ke sana tidak berarti boleh dikorupsi," kata Hari Azhar.

Dana masyarakat Aceh yang kini tersimpan di bank ternyata berjumlah sampai 6,5 triliun rupiah. Tidak hanya itu, perbankan juga mengucurkan dananya kepada masyarkat sebesar 4,2 triliun rupiah untuk pembiayaan, seperti pengucuran kredit ke masyarakat. Ini, yang juga harus diperhatikan pemerintah.

Semrawutnya persoalan penanganan di Nangroe Aceh Darusalam, bukan hal baru yang kita dengar hari ini. Hingga saat ini pun, masih terdengar keluhan di sana sini, soal penanganan bantuan kemanusiaan yang tidak becus. Pemerintah mencoba menawarkan solusi lewat Badan Otorita Aceh, yang khusus dibentuk untuk merehabilitas situasi Aceh dan Sumatera Utara. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab mengatakan badan ini baru bisa terbentuk dua sampai tiga bulan mendatang. Kenapa?

"Anda tentu harus memikrikan payung hukunmya, Perpu atau rancangan undang2 yang segera disempurnakan. Itu yang harus dibicarakan dalam waktu dekat. Belum lagi kita bicara tentang keikutsertaan masyarakat dan tokoh Aceh, di mana di Badan Otorita ini pemerintah tidak ingin mengambil sikap yang meninggalkan pandangan2 perspektif, apalagi akar budaya dari masyarakat Aceh," kata Alwi Shihab.

Badan Otorita Aceh inilah yang akan menggeser peran Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi, Bakornas, yang berfungsi dalam kondisi darurat. Menurut Alwi, badan khusus ini punya kewenangan otonom, sehingga menteri terkait bisa berbagi konsentrasi dengan masalah lain. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Badan Otorita Aceh bukanlah pengganti Bakornas, karena lingkup kerja yang berbeda.

Catatan-catatan ini dibuat untuk mengingatkan pemerintah akan tugas besar dan berat mereka untuk membangkitkan Aceh kembali. Karena Aceh, memang harus segera bangkit dari nestapa.

Tim Liputan 68H Jakarta

"Asal Lokasi Tidak Jauh, Bersedia Pindah..."

2005-01-20T01:14:00.000-08:00

Pemerintah memutuskan untuk merelokasi warga Aceh dan Sumatera Utara yang menjadi korban bencana Tsunami. Selama ini, mereka bertahan di lokasi-lokasi pengungsian. Mereka akan dipindahkan ke barak-barak semipermanen yang akan ditempati selama 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Dalam rekonstruksi yang lebih permanen, pemerintah akan selalu berdialog dengan masyarakat Aceh dan Sumatera Utara untuk mempertahankan ciri khas setempat. Laporan seputar relokasi warga orban bencan Tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, disusun Komang Ariani.

***

Roda pemerintahan di Aceh Barat akan segera berjalan, menyusul rampungnya relokasi pengungsi korban bencana gempa dan tsunami yang sudah tiga minggu mengungsi di Kantor Bupati Aceh Barat. Warga kini direlokasikan ke penampungan sementara di kawasan Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan; di kawasan Alue Peunyareng, Kecamatan Meyreybo; dan di Lapangan Aron Jaya Kaway VI.

Setelah Aceh Barat, Pemerintah juga berencana merelokasi ratusan ribu pengungsi yang saat ini tersebar di 64 lokasi ke sejumlah barak yang akan didirikan di 24 titik. Di barak-barak semi permanen itu mereka akan tinggal selama 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Di masing-masing barak ini, setiap keluarga akan menempati 1 kamar dengan dilengkapi fasilitas untuk kawasan permukiman.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dengan relokasi ini pemerintah bermaksud menciutkan lokasi penampungan para pengungsi. Kalau terlalu banyak bisa menyulitkan koordinasi dalam memantau, menyalurkan bantuan dan kebutuhan penghuni barak, seperti makanan, pendidikan.

"Mereka juga akan kita bangunkan akses menuju ke tempat-tempat yang ramai, ke tempat jalan-jalan yang besar. Belum merupakan tempat tinggal akhir. Saat kita melakukan rekonstruksi akan kita atur sistem-sistem permukiman, jadi tata ruang," ujar Joko Kirmanto.

***

Di kabupaten Bierun, relokasi akan dilakukan di lima titik. Satu titik dijadwalkan sudah rampung dalam 2 minggu kedepan dengan jumlah pengungsi mencapai 4000-7000 pengungsi.

Menurut Bupati Bireun Mustafa Glanggang, di kabupatennya saat ini yang berada di berbagai titik pengungsian mencapai 16 ribu jiwa. Barak-barak yang nantinya ditempati pengungsi dibuat dari bahan papan dan seng, karena bisa dibuat dalam waktu singkat.

"Seperti barak, 3-4 orang satu barak. Dibuat dari kayu atapnya seng, lantainya papan. Ketinggian dari lantai 60 cm. setiap titik ada sampai lima-6 barak. Dilengkapi dengan pos kesehatan, pos keamanan, dapur umum, wc, sehingga mereka kita jamin hidup tenang dalam dua tahun itu," kata Mustafa Glanggang.

Menurut Mustafa Gelanggang, pemindahan penduduk dari tempat asalnya ini berjarak rata-rata 0 hingga 5 km. Dia mengatakan sebagian masyarakat memang menolak pindah dengan alasan jauh, namun pemerintah daerah menjanjikan akan menyediakan transportasi untuk mengangkut mereka.

***

Sambutan masyarakat Aceh atas rencana relokasi ini cukup beragam. Yanti misalnya salah seorang pengungsi di Ule Karing, Banda Aceh dalam keterangannya kepada reporter Prima FM Banda Aceh, Nursafri Muarif, menyatakan ia beserta keluarga tidak tahan lagi lebih lama berada di lokasi pengungsian. Jika barak-barak yang nanti mereka tempati memang lebih baik, ia menyatakan bersedia untuk pindah asalkan lokasinya tidak terlalu jauh.

"Asalkan, jangan sampai di lung karena dekat laut. Kita berharap (pindah) ke kawasan yang dekat saja," katanya.

Senada diungkapkan pengungsi lainnya bernama Sabri. Ia tidak keberatan untuk pindah asal juga dipikirkan pekerjaan di tempat asal. Selain itu berharap tempat yang baru lokasinya tidak jauh dari kota dan transportasinya lancar

Bisa dibayangkan untuk merelokasi pengungsi yang jumlahnya ratusan ribu jiwa bila satu lokasi akan dihuni sekitar 16.500 orang, sama dengan kapasitas sebuah stadion sepakbola. Apakah pemerintah sudah memikirkan berbagai aspek yang akan timbul?

***

Pengamat perkotaan, Marco Kusumawijaya menyarankan sebuah pendekatan berbeda untuk penanganan permukiman penduduk daripada sebuah relokasi. Hal ini jika berkaca dari apa yang dilakukan di Gujarat, India saat negara itu dilanda gempa bumi dashyat.

Menurut Marco sebaiknya masyarakat dibiarkan membangun sendiri rumahnya dan bersifat permanen. Selain menyerap tenaga kerja di Aceh, cara ini dinilai ampuh untuk menyemangati masyarakat Aceh menatap masa depan.

"Aceh (itu dalam waktu enam bulan mereka bisa membangun 22 ribu unit rumah yang disebut swabangun, pemeritah sebagai pendukung hanya menyediakan bahan bangunan..," kata Marco.

Marco menambahkan relokasi hanya akan menambah masalah baru, karena Jika relokasi tetap dilakukan, apa yang pernah terjadi di lokasi-lokasi bencana di Turki dan Kolumbia akan terjadi. Rumah-rumah ini cenderung tidak ditinggali, atau ditinggali oleh mereka yang sangat miskin untuk dijadikan pemukiman permanen. Dampak lainnya, mereka tak merasa memiliki rumah-rumah ini, karena mereka hanya termangu menunggu rumah-rumah mereka diselesaikan oleh para kontraktor.

Tim Liputan 68h Jakarta

Ribuan Warga Jakarta Pun Mengungsi...

2005-01-20T01:06:00.000-08:00

Banjir bagi warga Jakarta sudah menjadi kegiatan rutin tahunan yang tak dapat dihindari. Hujan deras yang terus mengguyur Jakarta sejak awal pekan ini, mengakibatkan beberapa sungai meluap, mengenangi jalanan dan rumah-rumah warga. Akibatnya banyak ruas jalan mengalami kemacetan yang cukup parah. Ribuan warga bahkan terpaksa mengunggsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Laporan disusun Sri Kusmiati.

***

Sejak zaman penjajahan Belanda, kota Jakarta termasuk rentan terhadap ancaman banjir. Dari sudut geomorfologis, selain lebih rendah dari permukaan laut, Jakarta merupakan daerah aliran 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Daerah aliran 13 sungai juga menyebar merata di semua wilayah Jakarta. Di Jakarta bagian timur ada Sungai Cakung, Jati Kramat, Buaran, Sunter, dan Cipinang. Di bagian tengah ada Sungai Ciliwung, Cideng, dan Krukut. Di barat ada Sungai Grogol, Sekretaris, Pesanggrahan, Mookervart, dan Angke.

Faktor tingginya curah hujan juga memberi sumbangan yang signifikan terjadinya banjir di Jakarta dan kawasan sekitarnya. Demikian pula, ketidakdisiplinan pemerintah dan masyarakat memelihara lingkungan, melanggar tata ruang langsung maupun tak langsung ikut andil bagi terjadinya banjir.

Dalam sejarah, beberapa kali banjir melanda Jakarta dan merenggut korban jiwa dan harta benda penduduk. Di antaranya, tahun 1621, 1654, 1918 semasa pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan dalam beberapa dekade terakhir, banjir cukup besar terjadi tahun 1976 dan 1996, dan 2002 menelan puluhan korban jiwa. Konsorsium Masyarakat Miskin UPC mencatat, sebanyak 52 orang tewas dan tiga ratusan ribu penduduk mengungsi, akibat banjir tiga tahun lalu.

Tak heran apabila banjir menjadi momok tersendiri bagi warga Jakarta. Sejak awal pekan ini, hujan deras mulai mengguyur Jakarta, Depok, Cibinong atau Bogor untuk jangka waktu yang cukup lama. Sejumlah pintu air yang tersebar di Jakarta menunjukkan ketinggian air sudah melewati batas normal. Senin lalu, Ketinggian air di Pintu Air Manggarai Jakarta Selatan, mencapai 740 centimeter. Kemarin sore, kondisinya semakin meningkat. Tinggi air di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan mencapai angka 945 sentimeter. Padahal menurut Suharjo, petugas penjaga pintu air di Manggarai, angka normal tinggi air adalah 750 sentimeter. Ia mengaku menerima ribuan telepon warga akibat kondisi itu.

Yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi Pintu air Karet Jakarta Pusat yang telah ditetapkan statusnya siaga satu. Ketinggian di pintu ini sudah mencapai 630 sentimeter dari ambang batas normal 450 sentimeter. Warga yang rumahnya terendam air luapan sungai, otomatis diminta mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

Bukan hanya warga Karet saja yang terpaksa mengungsi. Puluhan ribu orang di wilayah Jakarta Timur juga ikut mengungsi dan dievakuasi ke beberapa lokasi, karena banjir mulai menenggelamkan rumah-rumah mereka. Warga yang bermukim di Gang Arus, Cawang; Santa Maris, Kampung Melayu; Cipinang Indah, Duren Sawit, Krama Yuda, Cililitan; dan Kebon Manggis mulai meninggalkan rumah mereka yang telah terendam air setinggi lebih dari dua meter. Hujan yang turun selama beberapa hari ini serta adanya kiriman air dari Depok, Bogor menjadi penyebab meluapnya Kali Ciliwung, Cipinang Kali Bekasi, dan Kali Sunter.

***

Luapan air kali ini juga menimbulkan masalah baru, yakni kemacetan. Sejumlah ruas jalan tergenang air, akibat genangan yang mencapai ketinggian hingga 70 cm. Kemacetan melanda sebagian besar wilayah Jakarta, seperti yang terjadi di sepanjang Jalan Tendean, Jalan Buncit Raya Jalan Gatot Subroto, Jalan MT.Haryono, Jakarta Selatan, Jalan S.Parman Jakarta Barat dan sepanjang jalan menuju Ancol dari arah Senen. Sepanjang jalan Ragunan sampai ke arah Kuningan, juga mengalami kemacetan panjang akibat genangan air yang mencapai ketinggian 30 cm.

Demikian halnya kondisi perempatan Jalan Ahmad Yani yang macet total, baik yang menuju ke arah Pulo Gadung, Cawang, Senen ataupun ke arah Tanjung Priok yang tergenang air di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Yos Sudarso serta Jalan R Suprapto. Genangan air di sejumlah ruas jalan ini, akhirnya mengakibatkan ratusan kendaraan roda dua dialihkan ke jalur lain.

***

Akibat hujan yang terus mengguyur selama tiga hari, Jakarta sudah dinyatakan dalam kondisi siaga I. Sejak diberlakukan kondisi siaga I oleh Gubernur, maka secara otomatis Pintu air Manggarai yang sudah mencapai ketinggian 950 sentimeter atau melebihi batas normal 750 cm, sudah mulai dibuka secara perlahan-lahan. Banjir memang jadi persoalan klasik yang masih belum terpecahkan. Rumah tergenang, jalanan macet, orang mengungsi adalah hal-hal yang biasa ditemui kala banjir mulai melanda ibukota. Hal-hal seperti ini jelas menimbulkan kerugian yang besar bagi penduduk Jakarta.

Tim Liputan 68h Jakarta.

CGI Desak Indonesia Tuntaskan Korupsi

2005-01-19T22:00:00.000-08:00

Kelompok negara Donor yang tergabung dalam Consultatif Group On Indonesia CGI mendesak pemerintah Indonesia menuntaskan pemberantasan korupsi sebelum mereka mengucurkan utang baru untuk 2005. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyatakan dia sudah menyampaikan laporan perkembangan pemberntasan korupsi itu kepada negara donor tersebut. Dalam laporan itu diantaranya adalah perkembangan seputar komisi kejaksaan, pembentukan staf ahli dan tim pembaruan.

Rahman menambahkan negara donor tidak meminta secara detil langkah-langkah pemberantasan korupsi itu, namun negara donor sempat mempertanyakan perangkat pemerintah pengangganti Undang-undang atau Perpu percepatan pemberantasan korupsi. Sodara untuk tahun 2005 pemerintah mengharapkan CGI akan mengucurkan dana sebesar 3.3 miliar dolar amerika atau sekitar 30 triliun rupiah. Selain itu CGI juga membahas sejumlah komitmen hibah negara dan lembaga anggota CGI untuk rekonstruksi aceh pasca tsunami.